MPR RI

Indonesia tidak memiliki ruang untuk berkembangnya rasisme.

TRIBUNNEWS.COM-Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa pembangunan negara dan negara Indonesia bergantung pada empat konsensus nasional yang dicapai oleh para pendiri negara (Pancasila, 1945 UUD, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Karenanya, rasisme tidak memiliki ruang untuk berkembang di Indonesia. Leistari mengatakan: “Saya tidak setuju bahwa masalah yang terjadi di Papua terkait dengan rasisme. Menurut saya pandangan ini tidak sepadan.” Leistari biasa disapa Leary dalam pidatonya, Minggu. (7/6).

Pidato Rerie melibatkan beberapa pernyataan di media sosial, pernyataan tersebut mengaitkan masalah rasisme yang diakibatkan oleh kematian George Floyd di Amerika Serikat dan masalah yang dihadapi oleh polisi Menyamakan. Banyak orang Papua di Indonesia. -Menurut Rairi, dari perspektif ras, suku dan agama, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia belum pernah terlihat.

Reilly memahami dan tidak memungkiri bahwa hingga saat ini masih terdapat berbagai masalah di Papua. Namun, menurutnya, hal tersebut lebih karena tata kelola pemerintahan yang baik belum diterapkan di berbagai departemen termasuk manajemen pemerintahan.

Jika Leary mengatakan bahwa jika anak-anak negara masih memiliki perbedaan dalam pembangunan Papua, harus dicari jalan keluarnya melalui dialog yang konstruktif. Menurut NasDem, perwakilan Partai Kongres Indonesia, dengan mengelola pembangunan sebagai negara, Papua, provinsi paling timur Indonesia, bahkan mendapat keistimewaan, seperti otonomi khusus. Rerie menjelaskan Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 menyasar Provinsi Papua dengan status otonomi khusus.Provinsi Papua mendapatkan alokasi khusus setiap tahun yang akan terus meningkat sebesar Rp 12,3 miliar (2018) dan Rp 12,66 miliar ( 2019) dan Rp 13,54 miliar (2020). Penduduk Aceh, provinsi paling barat Indonesia, juga menikmati otonomi khusus yang sama dari pemerintah pusat. Belum lagi, ia menambahkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, anak Papua berhak atas peluang. Melalui berbagai program beasiswa, lakukan penelitian seluas-luasnya. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah menetapkan program beasiswa bagi putra-putri adat Maluku, Maluku Utara, Papua dan Indonesia di kawasan timur Indonesia. Provinsi Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur. -Riri menjelaskan, Papua bahkan diuntungkan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pemungutan harga bahan bakar minyak (BBM) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harga bahan bakar di Papua sama dengan harga bahan bakar di Jawa, Sumatera dan daerah lain di Indonesia.

“Karena itu tidak ada ruang bagi rasisme untuk menjadi akar penyebab kebijakan negara”, Rerie menjelaskan.

Empat negara telah mencapai kesepakatan bahwa Pancasila adalah ideologi nasional, UUD 1945 adalah konstitusi nasional, NKRI adalah nilai yang harus dijaga, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional. Rerie menjelaskan, hal ini memaksa kita untuk bersatu. Kepentingan nasional, tanpa memandang ras, agama atau perbedaan etnis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *