MPR RI

Syarief Hasan: Demokrat secara sistematis akan menolak RUU HIP dan akan mencabutnya dari DPR Prolegnas RI 2020

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Syarief Hasan, Wakil Ketua Musyawarah Demokratik Rakyat Indonesia, kembali menegaskan penolakannya terhadap Undang-Undang Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Republik Indonesia (LVRI) dan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (PPAD) berada di gedung Nusantara V di ruang rapat delegasi, Kamis (2 Juli 2020). Dibahas dan dikeluarkan Prolegnas dari DPR RI karena bertentangan dengan Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945. UU HIP juga mereduksi Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara, derajat falsafah bangsa dan asal usul sosial. Syarief Hasan mengatakan dihadapan LVRI dan PPAD: “Semua sumber hukum di Indonesia, tapi juga karena UU HIP tidak mencantumkan TAP MPR XXV 1966 sebagai pembukaan.

Anggota Dewan Agung Demokrat juga tidak setuju dengan pandangan Mayjen TNI (purnawirawan) Saiful Sulun dan Mayjen TNI (purnawirawan) Kiki Syahnarki (purnawirawan). Try Sutrisno memaparkan kerasnya liberalisme dan kapitalisme yang menyerang konstitusi. Konstitusi Liga Nasional untuk Demokrasi bisa menyerang Pancasra dan menguranginya dari ideologi nasional menjadi standar hukum normal- “Ke depan jangan kentut dan kena masalah. Pak Try mengusulkan untuk mengganti RUU HIP dengan RUU PIP, tapi Menurut saya RUU HIP harus dihapus dulu, tidak boleh digabungkan dengan RUU PIP karena masyarakat pasti tidak akan menerima perubahan judul karena terkesan hanya akan mengubah skin, ”kata Syarief Hasan. -Jika ada usulan RUU baru, harus diterbitkan dulu. Buka untuk umum agar tidak ada penolakan publik.

Ia juga berpendapat bahwa jika RUU Pengembangan Teknologi Pancasila yang diusulkan bertujuan untuk memajukan Pancasila, maka RUU yang baru harus dikeluarkan. – “Pemerintah, Republik Demokratik Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia harus berkonsentrasi untuk menyelesaikan pandemi Covid-19, dan tanggal berakhirnya semakin tidak jelas. Butuh kerja keras untuk memutus rantai dan menyelesaikan masalah Covid 19. Tidak, itu akan membawa hal baru. Persoalannya, “lolos usulan perubahan RUU HIP menjadi RUU PIP, dan RUU itu sejak awal ditolak publik,” pungkas anggota Kongres Partai Demokrat itu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *