MPR RI

Masyarakat membutuhkan pendidikan politik untuk mengurangi pengaruh oligarki aktivitas politik

TRIBUNNEWS.COM-Pendidikan politik masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang proses politik dan dampaknya, serta untuk menekan oligarki dalam persaingan politik.

“Akibat minimnya pemahaman masyarakat akan kebutuhan pemimpin yang tepat, Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, berbicara tentang“ Oligarki dan HAM: Konsep dan Praktik di Indonesia, yang diselenggarakan Komnas HAM (7/9) Senin. Lestari menjabat sebagai konsultan sumber daya Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Amiruddin (Wakil Direktur Eksternal Komnas HAM), Khoirunnisa Nur Agustyati (Direktur Eksekutif Perludem) dan Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik) – menurut Lestari dalam politik Indonesia, Banyak peraturan yang menjamin bahwa warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

Peraturan tersebut dan peraturan lainnya yang tertuang dalam Pasal 1 UUD 1945, Pasal 28D (3) mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, sapaan Lestari, Rerie, menjelaskan sesuai aturan, tidak boleh ada perbedaan bentuk SARA yang kerap muncul dalam proses persaingan politik.

“Hak untuk memilih dan hak untuk memilih sejauh diizinkan oleh undang-undang saat ini,” kata Rerie. -Meski begitu, menurut pembuat kapal partai NasDem ini, karena pemahaman yang sangat terbatas tentang isu-isu politik dan kepemimpinan negara di masyarakat saat ini, oligarki tidak akan pernah meninggalkan sistem politik Indonesia. Rerie menambahkan, di antara syarat tersebut, selain perbaikan proses pendidikan politik masyarakat, persyaratan calon kepala daerah dan nasional juga harus dipenuhi agar bisa menyeleksi pemimpin daerah dan nasional dari antara calon kontroversial. Pemimpin di tingkat tersebut memiliki keterampilan yang cukup.

“Dalam kasus oligarki dalam persaingan politik, kita tidak bisa begitu saja menyalahkan partai politik. Kita harus melihatnya dari perspektif yang lebih global. Proses protes politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh pengaruh sosial budaya,” Larry Mengatakan. -Karena itu, tambahnya, untuk mencari solusi guna melaksanakan kontestasi politik di Tanah Air, kata Lairi, yang lebih penting, kita harus bersama-sama mencari solusi untuk mengoreksi sistem politik saat ini; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmed Tao Ahmad Taufan Damanik menegaskan bahwa hak pilih dan hak pilih juga ada dalam demokrasi. Hukum Hak Asasi Manusia: Prinsip dan pemilihan umum adalah bagian dari mekanisme untuk mewujudkan hak asasi manusia Ahmed percaya bahwa hak untuk memilih dan memilih setiap warga negara adalah bagian dari persamaan hak. Burhanudin Muhtadi, Direktur Indikator Politik, mengucapkan selamat kepada Komnas HAM yang mengikuti ujian pilkada. “Ini terobosan. Pilkada adalah bagian dari politik elektoral dan terkait erat dengan hak-hak rakyat.”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *