MPR RI

Terhitung 29 Mei 2020, MPR RI Syarief Hasan, Wakil Ketua DPR, menyerukan pembatalan UU HIP.

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyatakan masih dengan tegas menentang RUU kebijakan ideologis Pancasila. Langkah tegas ini diambil berdasarkan hasil penelitian Syarief Hasan yang menyebutkan bahwa RUU tersebut memiliki banyak kendala baik bentuk maupun substansinya, yang tertuang dalam apa yang terkesan bias dan dapat mereduksi nilai Pancasila. . Keputusan tegas ini juga menunjukkan bahwa Syarief Hasan telah menolak UU HIP sejak 29 Mei 2020.

Dia mendesak parlemen dan pemerintah Indonesia untuk segera membatalkan RUU HIP, daripada menunda pembahasan. Seperti diketahui, pemerintah tidak mengeluarkan surat presiden (Surpres) tentang pembahasan RUU HIP, melainkan meminta agar peninjauan RUU HIP ditunda. Namun, penundaan ini hanya bisa memberikan pertolongan sementara, dan masih ada kemungkinan untuk sembuh. Menurut analisis, RUU bermasalah dari awal hingga akhir, sehingga RUU HIP harus dibatalkan bukan ditunda. Wakil Ketua MPR Syarief Hasan juga mempertanyakan langkah pemerintah dan DPP RI hanya akan menunda RUU HIP. Padahal, berbagai ormas seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Forkom Purnawiran TNI Polri, dll punya basis dukungan yang besar. Sangat menolak dan berharap untuk mencabut, karena hal ini dikarenakan Undang-Undang HIP sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pancasila sudah jelas lepas dari Pancasila.Prinsip dasar Pancasila dalam UU HIP tidak sama dengan yang ada di UUD NRI 1945. Pembukaan UUD sepenuhnya memperjelas, membingungkan dan menggugat, serta mereduksi. Syarief Hasan mengatakan bahwa sekalipun dalam kasus pelanggaran asas Pancasila. Memang dalam hierarki peraturan tertulis, undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan TAP MPR / MPRS tetap berlaku. Padahal, Pancasila adalah landasan negara dan sumber dari segala sumber hukum. Seharusnya pada peraturan perundang-undangan yang paling tinggi.

“Berbagai isinya juga menunjukkan rencana terselubung untuk mereduksi dan mendistorsi Pancasila. . Karena muatan bermasalah ini, maka sejak 29 Mei, 1 dan 16 Juni 2020, kami menyerukan penolakan UU HIP, ”kata Syarief Hasan.Seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila (Pancasila) berpedoman pada Pancasila. Langkah ini juga didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59 / PUU-XIII / 2015 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945, “Tidak ada tempat untuk mengubah UUD Pancasila sebagai landasan negara, dan dapat diturunkan oleh undang-undang. —— “Pancasila, jadi harus ditolak dalam konteksnya,” ujarnya. Dan material. Oleh karena itu, saya sangat menentang UU HIP dan menyerukan kepada DPR untuk menghapus agenda rencana legislasi nasional 2020. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945, Pancasila sudah final dan jelas, dan telah dituangkan dalam tubuh UUD 1945. Syarief Hasan menyimpulkan: “Republik Indonesia”.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *