MPR RI

Bamsuet: Pemerintah harus berharap untuk membatalkan pengaruh Korea Utara

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, memahami, akibat pandemi Covid-19, langkah pemerintah untuk tidak mengirimkan jemaah haji Indonesia bersifat konvensional dan khusus. . Penghuni ini diperkirakan tidak menimbulkan masalah baru. , Cocok untuk calon peziarah dan perusahaan yang mengatur Chaoj dan Oumra. Pemerintah Saudi belum menentukan apakah akan menerima jemaah, ”kata Bamsoet usai audiensi virtual dengan organisasi umroh di Jakarta dan Penyelenggara Umrah (AMPHURI) pada Kamis (20/06/04)) – mantan presiden RPD RI menjelaskan, Pemerintah Arab Saudi kemudian mengeluarkan kebijakan untuk tidak menerima jemaah. Jemaah haji Indonesia dan penyelenggara negara Ullah dapat dengan mudah mengklaim penggantian hotel jamaah dan biaya lainnya dari Mekah dan Madinah. Jika pemerintah Saudi memutuskan untuk terus menerima jemaah Ini pasti akan mempersulit proses penggantian. ”Masalah teknis ini akan terkait dengan situasi keuangan penyelenggara haji dan penyelenggara haji serta proses pengembalian dana kepada jemaah, serta masalah teknis lainnya. Oleh karena itu, Kementerian Agama dan perusahaan yang menyelenggarakan Chaoj dan Qibla Society harus duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Saya akan melanjutkan. Bamsuet mengumumkan: “Salam kepada Pimpinan RI Republik Demokratik Rakyat agar Komite RI Kedelapan Republik Demokratik Rakyat dapat memfasilitasi pertemuan tersebut.” Pemerintah juga bekerja sama dengan UMKM dan berbagai sektor usaha lain yang terkena pandemi Covid-19. sama. Penutupan bisa berlangsung hingga akhir tahun 2020. Mulai saat ini, penyelenggara Korea Utara dan Umroh tidak akan bisa mengirimkan jemaah haji. Situasi ini jelas memberikan tekanan pada cash flow perusahaan. Kata Ben Suth. Dalam Undang-Undang Nomor 89 tentang Haji dan Penyelenggaraan Ibadah Haji 8/2019 (PIHU) disebutkan bahwa untuk dapat menjadi Badan Penyelenggara Perjalanan Haji (PPIU), biro perjalanan harus memenuhi persyaratan, termasuk dimiliki dan dioperasikan oleh orang Indonesia sebagai warga negara muslim. . Terkait RUU Penciptaan Kerja secara komprehensif, Pasal 75 menyangkut amandemen ketentuan tertentu dalam UU No 8/2019 yang mengatur bahwa Pasal 89 diubah sebagai berikut: “Untuk menjadi izin usaha PPIU, biro perjalanan harus tunduk pada pemerintah pusat. Persyaratan pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 89 UU No. 8/2019, “keberadaan frasa” yang ditetapkan pemerintah pusat menimbulkan berbagai kecurigaan bahwa masih ada ruang untuk menghilangkan frasa PPIU yang dimiliki dan dioperasikan oleh warga Muslim.

“Akibatnya penyelenggara Korea Utara dan Umroh khawatir urusan Korea Utara dan Umroh akan dikuasai oleh perusahaan asing di masa mendatang. Hal ini tidak boleh dibiarkan, karena akan semakin menghilangkan kedaulatan ekonomi negara. Undang-undang tersebut menjelaskan secara detail apa saja syarat utamanya, dan tidak menimbulkan keresahan dan kecurigaan negatif dari semua pihak, ”tutup Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *