MPR RI

Memperingati momentum evaluasi pemerintah untuk Hari Keluarga Internasional

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Lestari Moerdijat menyampaikan keprihatinannya terhadap kekerasan terhadap perempuan selama pandemi COVID-19. Dia meminta, dalam rangka memperingati Hari Keluarga Internasional pada Jumat (15/5), pemerintah mengevaluasi berbagai langkah dan kebijakan untuk melindungi perempuan dan anak. -Selama periode Covid-19 epidemi di Indonesia hingga 17 April 2020, data dari Komnas Perempuan mencatat 204 pengaduan kekerasan terhadap perempuan terhadap email, 268 pengaduan telepon, dan 62 pengaduan melalui email. — Potensi keluarga masing-masing keluarga, “Wakil Presiden MPR RI Lestari memanggilnya orang Rerie dalam keterangannya, Jumat (15/5).

Rerie menjelaskan hal tersebut dan berharap keluarga terdampak bisa Gunakan potensi yang ada untuk meningkatkan keutuhan keluarga.

Namun, Rerie menambahkan bahwa kondisi kehidupan keluarga selama pandemi Covid-19 sebenarnya sangat memprihatinkan. Dalam hal menasihati mereka untuk tinggal di rumah, tekanan finansial dan psikologis Hal tersebut justru memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .

Siti Aminah menjelaskan: “Dampak ekonomi keluarga selama pandemi Covid-19 telah memicu konflik dalam keluarga dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang memakan korban perempuan dan anak. “Menyeramkan dan harus diperhatikan oleh pemerintah dan segera bertindak dengan cara dan strategi yang tepat. Anggota DPR dari Partai NasDem ini mengakui bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPPA) telah merumuskan sebuah Protokol untuk melindungi perempuan dan anak-anak.

“Tapi, tidak hanya itu, Ryry mengatakan:” Tentu yang lebih penting adalah sosialisasi dan pemahaman yang luas tentang protokol. Jika lebih banyak orang yang memahami dan melaksanakan protokol, maka Upaya perlindungan perempuan dan anak di era Covid-19 tentunya akan lebih spesifik. “Pemerintah juga bisa melakukan evaluasi, dan hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan dasar perumusan kebijakan ke depan untuk memperkuat keutuhan keluarga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *