MPR RI

Wakil Direktur MPR RI: Daya beli melemah dan ekonomi menyusut

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mendesak pemerintah mempercepat dan memantau proses pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Faktanya, selama pandemi Covid-19, banyak orang kehilangan pekerjaan dan merasakan dampak penurunan ekonomi yang tajam.

Setahu kami, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan jumlah pengangguran meningkat 3,05 juta hingga 9,2% sesuai data Bappenas saat pandemi Covid-19. Bahkan, survei yang dilakukan LIPI dengan FEB UI pada 5 Februari (Mei 2020) memperkirakan sebanyak 25 juta pekerja menghadapi ancaman pengangguran saat pandemi Covid-19. Basis, tetapi juga akan membantu memperkuat ekonomi Indonesia. Pasalnya, bantuan sosial dalam bentuk uang tunai dapat mendorong masyarakat untuk menjaga daya beli mereka saat pandemi Covid-19.

“Jika penyaluran bansos lambat, maka daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pasti akan melemah. Syarief Hasan mengatakan:“ Hal ini tentu saja tidak hanya berdampak pada masyarakat kecil, tetapi juga menghancurkannya akibat berkurangnya arus uang dan barang. Perekonomian Indonesia. “Memang, pemerintah telah mengalokasikan 203,9 triliun rupiah dalam APBN untuk perlindungan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Bansos Jabodetabek dan Non Jabodetabek, bantuan logistik, bantuan tunai langsung hingga dana besar, kepada mereka yang dianggap bermasalah. Artinya, izin kerja.

Namun, hingga Juli 2020, anggaran sebesar itu baru terealisasi sebesar 34,04%. Nyatanya, Covid-19 mengganggu kehidupan dan perekonomian masyarakat selama hampir lima bulan .— – “Lambatnya pencapaian dan penyaluran bansos kepada masyarakat menunjukkan kurangnya kecepatan dan ketepatan pemerintah dalam menangani dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid. Misalnya, pendistribusian bansos ke yayasan kelompok atau melalui yayasan, prapekerjaan yang tidak tepat sasaran bahkan bisa mengarah pada kemungkinan korupsi – ia juga mengemukakan bahwa pemerintah tidak selalu menggunakan alasan tumpang tindih data bukan akibat distribusi. Alasan kelambatan. Menurutnya, pemerintah memiliki berbagai sumber daya dan kelembagaan untuk melakukan sentralisasi data dan menghindari duplikasi.

“Pemerintah harus menggunakan database agar tidak terjadi tumpang tindih di lapangan,” imbuhnya, agar pemerintah dapat melaksanakan reformasi birokrasi, seperti misi Presiden Yokowi dalam penyaluran bansos.

“Penyaluran bansos harus dipercepat, dan bagian administrasi tidak boleh terlalu lama.” Bantuan harus sampai ke tangan Syarief Hasan yang menyimpulkan: “Masyarakat cepat tanpa alasan, termasuk alasan yang belum terbukti. Jangan bantu orang setelah populasinya memburuk. Covid-19 parah atau mati. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *