MPR RI

Wapres MPR berubah dari UU HIP menjadi UU BPIP: pertama melakukan penelitian korelasi BPIP

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan (Syarief Hasan) mempertanyakan tindakan pemerintah mengubah UU HIP menjadi UU BPIP, dan pemerintah mengoordinasikan masalah politik, hukum, dan keamanan. Menkeu secara resmi mengusulkan amandemen UU HIP UU BPIP pada Kamis (16 Juli 2020) di Gedung Senayan, Jakarta.

Ia percaya bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat lebih memahami keinginan dan protes rakyat.

“Masalah UU HIP bukan nama atau undang-undang, tapi konteks, proses dan hampir semua substansi UU HIP. Syarief Hasan mengatakan:“ Ini jelas bermasalah. “Pemerintah sudah jelas menyatakan disabilitas ini. Memang pemerintah hanya menolak dua butir UU HIP. Pertama, ketiadaan TAP MPRS XXV No. 196, keenam dan kedua, istilah Trisila dan Ekasila muncul dalam UU HIP .– – “Respon pemerintah yang hanya menolak dua poin RUU HIP tidak termasuk item atau klausul lain yang dipertanyakan,” kata Syarief Hasan. — Dewan Demokratik DPR berpendapat bahwa pemerintah harus menolak RUU HIP secara keseluruhan karena hampir keseluruhan RUU tersebut mengandung muatan yang bermasalah, yang dapat merendahkan dan mendistorsi nilai Pancasila .

“Sampai pemerintah menetapkan kedudukan resminya, yang terpenting adalah Republik Rakyat Demokratik belum atau belum mengenyam pendidikan universitas dari pemerintah. Ini adalah syarat untuk mengajukan RUU sebagai bahan diseminasi dan pembahasan kepada publik. Itu juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius menolak UU HIP, “kata Syarief Hasan. — Bill HIP dan Bill BPIP adalah dua hal berbeda yang dilihat Syarief Hasan karena tidak perlu segera melakukan langkah ini. Memang BPIP sudah Dengan payung hukumnya, Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

“Dalam hal terjadi tentangan yang kuat terhadap RUU tersebut, mengesahkan UU untuk mengubah UU HIP menjadi UU BPIP justru akan menjadi bumerang,” kata Syarief Hasan .— -Menurutnya, penguatan BPIP melalui UU juga perlu dikaji lebih lanjut, dan jalan pintas atau jalan pintas sepertinya tidak mampu mengimbangi tayangan.

“Selain itu, relevansi BPIP sering kita lihat saat ini. Sering mengajukan pertanyaan kontraproduktif dan meningkatkan BPIP juga dapat menjadi alat baru yang ampuh untuk menjelaskan Pancasila, yang dapat merusak Pancasila. Syarief Hasan mengatakan: “Ini sudah menjadi sistem sensor yang berlebihan, bukan perekat kebangsaan.” Ia menambahkan, pemerintah dan DPP harus lebih berhati-hati dan matang dalam pernyataan posisinya.

“Hanya secara hukum, BPIP telah menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Apalagi jika undang-undang tersebut ditegakkan, BPIP bisa saja menimbulkan masalah baru.” Perlu dilakukan penelitian akademis tentang relevansi BPIP dan apakah BPIP harus diatur dengan undang-undang. Seharusnya BPIP dilakukan oleh lembaga / perguruan tinggi yang independen terhadap IU, misalnya untuk itu sebelum melakukan penelitian akademis, RUU BPIP harus ditunda pembahasannya, ”tutup Syarief Hasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *