MPR RI

Syarief Hasan merekomendasikan penangguhan masuk TKA ke Indonesia

TRIBUNNEWS.COM-Syariefuddin Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengimbau pemerintah segera mengambil tindakan tegas untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, termasuk penangguhan masuknya TKI ke Indonesia. Pelaksanaan prosedur ini ditangguhkan hingga hasil investigasi dilakukan oleh inspektur atau lembaga independen yang ditunjuk untuk mengetahui keberadaan, jumlah dan klasifikasi TKA (khususnya TKW). Selama memiliki kesempatan dan mengawasi pekerjaannya, orang Indonesia saat ini bisa melakukan pekerjaan apa saja. Survei yang dirilis Indo Barometer dan Pusditbang RRI pada 26 Mei 2020 menunjukkan bahwa 84,3% masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani pengangguran dan kemiskinan; survei tersebut juga menemukan bahwa tingkat pengangguran meningkat tajam sementara angka kemiskinan meningkat. Menjadi 21,3%.

Khusus saat pandemi Covid-19, data Kamar Dagang dan Industri Indonesia menunjukkan jumlah PHK akibat pandemi Covid-19 sudah mencapai 15 juta.Oleh karena itu, Syarief Hasan menyayangkan masih ada TKA asal Tiongkok. Masuk ke Indonesia-kenapa ada-apalagi TKA dari China? Bukankah investasi tenaga kerja harus dari Indonesia? Tidak ada permintaan tenaga kerja, yang artinya orang-orang itu sendiri tidak bias. Apakah tenaga kerja asing memang memiliki kualifikasi profesional di bidangnya? Tanyanya.

Menurut Syarief Hasan, TKA yang bekerja di Indonesia harus memiliki gelar ahli agar bisa menularkan ilmunya kepada TKI. Tak kalah pentingnya, legalitas pekerja asing Tiongkok seringkali menjadi kontroversi di masyarakat. Kalaupun Indonesia terserang Covid-19, TKI tetap masuk ke Banyuwangi, Makassar dan Kendara melalui beberapa bandara. Syarief Hasan mengatakan: “Kalaupun ada larangan penerbangan internasional, terutama penerbangan dari negara-negara episentrum Covid-19, demikian juga halnya.” Wakil Ketua MPR Partai Demokrat mendukung Peraturan Menteri Nomor 1 Kementerian Perhubungan. 25/2020. Namun, kebijakan penangguhan hukuman bagi pekerja asing dan prioritas yang diberikan kepada pekerja Indonesia harus menekankan hal ini lagi. Untuk itu, ia meminta segera dilakukan pelatihan terhadap tim penyidik ​​yang terdiri dari DPR RI, pemerintah daerah atau lembaga independen yang ditunjuk sebagai mediator untuk menyelidiki lokasi, jumlah dan jenis TKA, khususnya dari China. Hal tersebut terkait dengan masuknya TKA, khususnya TKA asal China. Dengan demikian tenaga kerja Indonesia dapat terserap secara maksimal sehingga membantu mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. “- Dengan demikian substansi dan pelaksanaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perekonomian Indonesia dapat terwujud.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *