MPR RI

Bertemu dengan kepala Republik Indonesia, alumni PMII mendukung BPIP yang diatur oleh undang-undang

TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, memuji pandangan Ikatan Alumni Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang menegaskan bahwa IAEA harus mengatur pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) sesuai dengan undang-undang, padahal BPIP telah Landasan hukum yang kokoh, namun BPIP sepertinya tidak sepenuhnya dimiliki oleh instansi pemerintah. Penekanan Pancasila dalam mempromosikan ideologi nasional. Karena itu yang diatur kelembagaan dan teknisnya, bukan ideologi Pancasila sebagai negara, “kata Bansouth usai bertemu dengan pengurus PMII IKA yang dipandu oleh MPR RI di Jakarta, Selasa (7/7/20). Panitia Pelaksana IKA PMII dalam rapat tersebut antara lain Ketua Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Panitia Pembina KH Masyhuri Malik, Ketua Kehormatan Organisasi Nur Syam, Wakil Ketua Syaifullah Tamliha, Kepala Bendahara Sudarto, Bendahara Nur Nadlifah dan Wakil Sekretaris Jenderal Jenderal Ratu Dian Hatifah .

Mantan Ketua DPR RI ini menilai pembahasan RUU Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak akan kontraproduktif. Pemerintah yang memutuskan untuk menghentikan sementara pembahasan RUU HIP harus segera mengambil langkah akhir. Hingga Majelis Nasional Indonesia menghentikan sementara rapat pada 17 Juli 2020.

“Kita tunggu saja. Semoga debat ini bisa segera berakhir. Saya berharap secara keseluruhan perubahan UU BPIP yang baru dapat memenuhi keinginan dan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, tidak ada ruang yang dapat terdistorsi dan menjadi materi baru yang konstruktif dalam masyarakat. RUU Pembinaan BPIP yang diajukan oleh PBNU disebut RUU BPIP, ”ujar Bamsoet.

Kepala Kementerian Pertahanan Nasional FKPPI menilai bola kini ada di tangan pemerintah. Presiden Joko Widodo harus bisa menggerakkan kabinetnya untuk mereduksi RUU HIP Pro dan kontra dibahas, sehingga kembali ke semangat semula penguatan pemerintahan. Ideologi BPIP skala besar Pombsella akan disambut kembali di negaranya sendiri. Negara cenderung mengabaikan gagasan kapitalisme dan liberalisme dan mendapat masalah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *