MPR RI

Cegah Darurat Konstitusional, high-net-worth individual: Mahkamah Konstitusi biasa mengatur kontrol yudisial atas Covid-19 Perppu

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Musyawarah Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) menerima solusi legislatif perwakilan pemerintah banyak pihak Peninjauan kembali yang diajukan adalah Wajar (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan fiskal nasional dan stabilitas sistem keuangan yang mengatur pandemi Covid-19, karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh karena itu dapat bermuara pada Darurat konstitusional.

“Kalaupun kami ingin menyampaikan apresiasi atas Perppu Nomor 1 Tahun 2020, ini karena pemerintah belum mengajukan usulan pengesahan Perppu darurat sipil seperti yang telah dibahas, dan banyak menimbulkan kekhawatiran. Kritik.Meski dengan dukungannya ia akan memberikan perlindungan hukum dan konstitusional untuk membasmi pandemi Covid-19, namun sayang Perppu yang semula berniat menangani Kuomintang, nyatanya darurat Covid-19 termasuk apa yang dianggapnya. Itu berdasarkan kondisi, dan / atau menggunakan “darurat” sebagai alasan untuk mengesahkan berbagai peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip yang dikukuhkan oleh UUD / UUD, ”ujarnya, Selasa (21/4). ) Dinyatakan dalam siaran pers Jakarta.

Tingginya kekayaan bersih yang diklaim bahwa Popup wine adalah produk NRI UUD 1945. Menurut Pasal 22 ayat (1), tidak diusulkan untuk mengesahkan pelanggaran konstitusi. Belum lagi pelanggaran asas konstitusi Indonesia, seperti asas hukum (Pasal 1 ayat 3) dan kekuasaan anggaran di DPR (Pasal 23, ayat 1), (2) dan (3)). Menurut orang-orang kaya, Pasal 27 (1), (2) dan (3) “Pepp 1/2020” tampaknya jelas-jelas melanggar rule of law dan asas persamaan di depan hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Resolusi No. 1 tahun 2004. “Pasal 27 (1), (2) dan (3) memberikan pejabat tertentu hak istimewa untuk menikmati kekebalan hukum dan tidak menjadi sasaran tindak pidana atau pengaduan kepada PTUN, terlepas dari keputusan mereka / Tidak ada kerusakan negara. “

” Sebenarnya, ini adalah bidang penegakan hukum. Dengan berlakunya kewenangan menetapkan dan / atau mengubah APBN melalui ketentuan sebagai berikut, Perppu tidak dikenai pembatasan apapun dan jelas tidak sesuai dengan UUD, tetapi telah mengambil alih hak konstitusional Republik Demokratik Rakyat terkait dengan kekuasaan anggaran. – Kekayaan bersih tinggi menghargai banyak hal. Parpol mempertanyakan pelanggaran Perppu Covid-19 terhadap Konstitusi. Ia berharap Mahkamah Konstitusi segera memulai persidangan dan memutus perkara, serta menjaga permohonan Pemohon sesuai dengan banyak ketentuan yang meragukan. – “Wajar jika MK segera menyidangkan perkara tersebut dan segera meminta keterangan dari semua pihak terkait. Dan karena ini terkait dengan kebijakan fiskal negara, MK mengundang Partai Rakyat selain Partai Progresif Demokratik dan pemerintah. Selain itu, karena terkait dengan UUD dan merupakan urusan yang sangat mendesak, Mahkamah Konstitusi juga akan mendengarkan keterangan resmi MPR. -Orang kaya berharap dengan adanya uji materiil dari banyak orang dan organisasi, masalah ini dapat diselesaikan ke pengadilan secepatnya. Kemudian payung konstitusi dapat mengatasi urgensi yang terpaksa diadopsi akibat bencana nasional Covid-19, ia menyimpulkan: “Akibatnya Perppu 1/2020 bermasalah, tapi sudah disahkan dan belum diperbaiki. , Bahkan tanpa legalisasi, maka akan ada keadaan darurat lain yang lebih serius, darurat konstitusional. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *