MPR RI

Bamsoet: Syarifuddin orang yang tepat untuk memimpin MA

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo selaku pemateri Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia berharap Muhammad Syarifuddin terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 menggantikan Hatta yang sudah pensiun. Ali (Hatta Ali), dengan demikian semakin meningkatkan sistem kualitas peradilan. Oleh karena itu, dapat menghadirkan kepastian hukum dan jaminan keadilan perusahaan. Keputusan yang dibuatnya sangat berpengaruh. MA pada akhirnya adalah pelopor keadilan dan memikul tanggung jawab yang tidak kecil. Tanggung jawab tugas dan kinerjanya tidak hanya di hadapan umat manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, “kata Bamsoet di Jakarta, Senin (6/4/20). Ketua Panitia Ketiga DPR RI yang membidangi hukum dan hak asasi manusia percaya bahwa, Muhammad Syarifuddin (Muhammad Syarifuddin) adalah orang yang tepat untuk memimpin Mahkamah Agung. Syarifuddin memiliki kemampuan, kemampuan dan profesionalisme yang menjadikan MA sebagai lembaga yang disegani oleh masyarakat. -Perjalanan Syarifuddin, karirnya dimulai pada tahun 1981 ketika masih menjabat. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh hingga tahun 2011 menjadi Kepala Biro Pengawas Mahkamah Agung, dan baru-baru ini menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung. Urusan peradilan sejak tahun 2016 sudah tidak diragukan lagi sudah dijelaskan. Para hakim terlibat Sertifikat integritasnya sudah teruji dan terbukti.

“Waktunya akan menentukan apakah dia bisa menjaga integritas Ketua MA. Karena posisi barunya penuh godaan. Karena dia adalah salah satu penguasa Trias Politika. “Tanggung jawab Mahkamah Agung sama pentingnya dengan presiden (eksekutif) dan wakil rakyat (legislasi),” kata Bamsoet. Wapres Pemuda Pancasila juga mengimbau kepada masyarakat agar pengawasan ketat atas tindakan hakim, seperti halnya masyarakat mengawasi istana presiden dan anggota DPR, terutama di era digital saat ini. Untuk masyarakat, Sangat mudah untuk memantau perilaku dan perilaku abnormal hakim dan lembaga peradilan di berbagai daerah. — “Selama itu media sosial, orang bisa membuat insiden itu menyebar, yang pada akhirnya bisa menimbulkan kekhawatiran luas.” Oleh karena itu, hakim dan lembaga peradilan sebaiknya tidak menggunakan kekuasaannya. Para hakim dan lembaga peradilan tetap menjaga profesionalitasnya sebagai “wakil Tuhan di muka bumi” dalam menjaga keadilan publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *