MPR RI

Individu berpenghasilan tinggi mencari bantuan untuk siswa asing yang terkena Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR), meminta Kementerian Agama segera melaksanakan rencana yang telah disepakati dalam rapat kerja yang digelar dengan Panitia VIII DPR RI. Misalnya, memberikan bantuan kepada mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi agama asing yang terkena Covid-19. Sama seperti Mesir, Sudan, Pakistan, Maroko, dan Yaman.

“Presiden Yokowi sudah menginisiasi rencana perlindungan sosial pada 4 Januari 2021. Namun, Kementerian Agama belum menginisiasi rencana serupa di bidang agama. Sesuai keinginan masyarakat, saya sarankan agar Kementerian Agama segera memprakarsai program-program tersebut. Rencananya, Senin, Hidayat Nur Wahid seusai rapat kerja dengan Kementerian Agama RI, dalam penilaian virtual APBN 2020 di Jakarta, Senin (18/1/2021). -Hidayat mengenang, pendampingan mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi agama asing terdampak Covid-19 merupakan salah satu rencana kehumasan yang disepakati dalam rapat Menteri Agama dan Panitia VIII DPR-RI. 8 April 2020. Oleh karena itu, sebagai perwakilan masyarakat, Hidayat merasa perlu mengingatkan dan menuntut agar tujuan tersebut tercapai agar dapat terus berlanjut di tahun 2021. Dalam berbagai kesempatan, pertemuan dan webinar dengan mahasiswa asing di jeda yang berbeda, mereka menyampaikan banyak harapan tentang kesulitan yang dihadapi selama pandemi Covid-19, dan jika itu yang penting, itu adalah negara Membantu dan melindungi keberadaan mereka. Di daerah pemilihan Jakarta II meliputi Jakarta Pusat, Selat, dan Luar Negeri, saya sarankan agar rencana itu segera dilaksanakan dan dilanjutkan hingga tahun 2021. Karena permintaan ini masih ada dan terus meningkat. Selain itu, mengingat banyaknya Kiyai / Nyai / Ulama / Habaib yang meninggal saat Covid-19, sangat penting untuk membantu calon mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Islam di luar negeri yang juga terkena Covid-19. “Katanya.” — Selain itu, Hidayat mengatakan sesuai dengan kesepakatan Panitia Kedelapan DPR RI, Kementerian Agama diakuisisi dan mengalokasikan 890 miliar rupiah pada November 2020 untuk mengembalikan dana BOS Madrasah. Pihaknya juga berjanji tidak akan memotong dana BOS untuk pesantren dan pesantren agar dapat dilaksanakan secara jujur ​​dan serius.

Selain itu, Rencana Bantuan Bisnis Islam Menurut informasi yang diperoleh Menteri Agama pada rapat tanggal 29 September 2020, pesantren dan pesantren masuk dalam rencana penanganan Covid-19 en 2021. Total anggaran Rp 2,98 triliun, dan tidak ada sosialisasi. . Padahal, menurut dia, banyak pihak di bawah Kementerian Agama perlu melaksanakan rencana tersebut untuk mengatasi dampak negatif Covid-19. -Politik Partai Pekerja Kurdi berharap Kementerian Agama menerima keinginan petani dan mewajibkan izin usaha petani baru tidak diserahkan kepada Kementerian Agama Pusat. Namun hal ini hanya bisa dikeluarkan oleh dinas keagamaan di tingkat kabupaten / kota, agar tidak mempersulit tugas sebagian besar pesantren di daerah tersebut. Agama, Gus Yaqut, jika menteri agama ingin menjadi menteri semua agama, dia harus membuktikannya dengan menjadi menteri semua organisasi agama (termasuk organisasi Islam) dan membawa keadilan bagi semua. Ia menyimpulkan, kesan berdiri dengan ormas tertentu saja yang ia tolak.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *