MPR RI

Undang-undang penciptaan lapangan kerja harus mampu mewujudkan keharmonisan antara pusat dan daerah

TRIBUNNEWS.COM-Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah hendaknya dibahas tentang pilar demokrasi dan solidaritas yang mengedepankan tujuan bersama untuk mencapai kesejahteraan sosial.

“” Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja Nomor 11 Tahun 2020 “harus dinyatakan pada upacara pembukaan oleh Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat. Dampak kesempatan kerja sangat berarti bagi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah Pertemuan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Forum Diskusi Denpasar 12, Dewan Ahli dan Koordinator Kebijakan Publik, dan Kerjasama Isu Strategis Partai NasDem, Rabu (18/11). -Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia diketuai Wakil Kepala Staf Luthfy Mutty, koordinator penyerap keinginan masyarakat dan daerah kepada Cesk, Menteri Perekonomian Republik Indonesia, Taufik Basari (Taufik Basari) DPR RI periode, 2019 Sejak tahun 2024, Anggota Legislatif Petus Fatlolon, Chief Executive Officer Kepulauan Tanimbar-Malugu, Dirjen Djohermansyah Djohan Akademisi menjabat sebagai Ketua Panitia Otonomi Daerah 2010-2015, Rino Wicaksono (Panitia Ahli NasDem Partai-Manajemen dan Ahli Tata Kota ) Menjabat sebagai konsultan.

Selain itu, Suyoto, Pimpinan Partai DPP NasDem, diperkenalkan. Isu publik dan strategis dan Atang Irawan, ahli konstitusi Universitas Pasundan, menjadi juru bicara.

Lestari mengapresiasi pengurangan pemerintah pusat dan Upaya komunikasi dan inkoordinasi yang dilakukan antar departemen dengan pemerintah daerah. -Rstarari, panggilan akrab Rerie, untuk mengatasi situasi krisis saat ini, kita perlu melakukan lompatan besar untuk menggairahkan perekonomian Pertumbuhan. Di sisi lain, kata dia, setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7. Tentang penciptaan lapangan kerja pada 11 November 2020, banyak faktor masyarakat yang masih berjuang untuk memahami isi dan tujuan undang-undang tersebut. – Oleh karena itu, menurut anggota parlemen Partai NasDem, masih banyak tantangan di bidang ini. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 tentang penciptaan lapangan kerja dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. – Oleh karena itu, Rerie mencontohkan perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Langkah-langkah agar masyarakat memahami isi dan tujuan UU Cipta Kerja.Pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi, melalui berbagai diskusi dan aksi peningkatan kesadaran. — Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, mengumumkan UU No. 1 Pada 11 November 2020, pemerintah tentang penciptaan lapangan kerja dapat segera dilaksanakan, dan telah disusun 44 Peraturan Pemerintah (RPP), dimana 15 RPP tersebut terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *