MPR RI

Masyarakat membutuhkan pendidikan politik untuk mengurangi pengaruh oligarki aktivitas politik

TRIBUNNEWS.COM-Pendidikan politik masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang proses politik dan dampaknya, serta mengekang oligarki dalam persaingan politik.

“Karena kurangnya pemahaman publik tentang kebutuhan pemimpin yang tepat, Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR Indonesia, mengatakan pada pertemuan tersebut:” Masyarakat sering dipengaruhi oleh kekuatan segelintir orang untuk mengalihkan pilihan mereka kepada calon tertentu selama kompetisi politik. Hak Asasi Manusia: Konsep dan Praktik di Indonesia, Senin, diselenggarakan Komnas HAM (7/9). Lestari ikut kerja sumber daya manusia, Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM), Amiruddin (Wakil Direktur Eksternal Komnas HAM) Khoirunnisa Nur Agustyati (Perludem) Menurut Lestari, dalam perpolitikan Indonesia, terdapat banyak peraturan perundang-undangan yang memastikan bahwa warga negara memiliki hak suara yang sama dan hak untuk dipilih dalam proses pemilihan umum, undang-undang tersebut dan lainnya. Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memilih. Pemerintah berhak atas persamaan kesempatan. Tidak boleh ada perbedaan dalam bentuk SARA yang biasanya Itu muncul dalam proses persaingan politik. -Meski begitu, menurut anggota parlemen Partai NasDem, karena pemahaman masyarakat yang sangat terbatas terhadap isu-isu politik saat ini dan kepemimpinan negara, oligarki tidak akan pernah meninggalkan sistem politik Indonesia. Masyarakat perlu ditingkatkan. Pendidikan politik harus memenuhi persyaratan calon pemimpin tingkat daerah dan nasional, sehingga proses pemilihan calon yang kontroversial sebagai pemimpin tingkat daerah dan nasional akan menghasilkan pemimpin yang memiliki keterampilan yang memadai.Dalam persaingan politik muncul praktek oligarki. Dalam kondisi demikian, perilaku tersebut harus disalahkan pada parpol. “Kita harus melihatnya dari perspektif yang lebih global. Proses protes politik di Indonesia juga dipengaruhi oleh aspek sosial budaya,” kata Riri. Riri mengatakan tidak hanya itu, kita juga harus Secara bersama-sama mencari solusi atas sistem politik yang ada saat ini.

Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, menegaskan bahwa hak memilih dan hak memilih juga termasuk dalam undang-undang. Prinsip humanisme dan Pemilu merupakan bagian dari mekanisme perwujudan hak asasi manusia.

Ahmed berkeyakinan bahwa hak untuk memilih dan memilih setiap warga negara merupakan bagian dari persamaan hak.

Burhanudin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, mengucapkan selamat kepada Komnas HAM atas partisipasi dalam peninjauan tersebut Soal pilkada. Dia bilang: “Ini terobosan. Pilkada merupakan bagian dari politik elektoral yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak rakyat. “

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *