MPR RI

MPR mengembalikan predikat WTP

TRIBUNNEWS.COM-Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan “Keuangan MPR 2019”, Rapat Permusyawaratan Rakyat (MPR) diubah namanya menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketua BPK Achasanul Qosasi menyerahkan laporan keuangan MPR LHP kepada Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, di lobi delegasi Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (10 Agustus 2020).

Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono membantu penyampaian MPR Laporan keuangan LHP, auditor kepala BPK, tim audit dan staf sekretariat umum MPR. — Achsanul Qosasi mengatakan bahwa MPR sebagai lembaga negara tingkat tinggi merupakan rekor yang memecahkan rekor karena temuannya sedikit dan tidak signifikan.

“Kita harus berterima kasih kepada Dr. Ma’ruf Cahyono, Sekretaris Jenderal MPR, karena temuan BPK tentang lembaga-lembaga tingkat tinggi MPR dalam pengelolaan keuangan publik tidak penting. Ia mengatakan bahwa ini setara dengan MPR sebagai lembaga tertinggi nasional. Catatan luar biasa. Achsanul yakin Sekjen MPR bisa menindaklanjuti temuan BPK. Sejauh ini MPR bisa diperbaiki. Untuk itu, BPK menganugerahi MPR gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang belum diperoleh MPR, ”ujarnya. Perbaikan laporan keuangan. Hampir setiap tahun institusi MPR mendapatkan predikat WTP. Pemberitahuan WTP merupakan penghargaan kepada lembaga negara, kementerian, pemerintah pusat dan daerah, serta BUMN yang dapat memberikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. -Menurut Marouf, LHP BPK dalam laporan keuangan MPR membuktikan bahwa Setjen MPR bisa mengelola keuangan dengan baik, sehingga diapresiasi oleh BPK. Dia berkata. “Lanjut Maruf, merupakan kerja keras semua pihak untuk mewujudkan BPK LHP. Tanpa peran semua unit kerja, hal tersebut tidak mungkin. Pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan predikat WPT secara tertib sesuai dengan standar akuntansi.

Predikat WTP meningkatkan apresiasi berbagai bagian kinerja Setjen MPR. Pada 2019, kinerja MPR mencapai 97. Dari sisi penyerapan, anggaran MPR mencapai 95,62%. Sebelumnya, pada September 2019, MPR memiliki lima tahun berturut-turut. Pendapat WTP (2014-2018) diperoleh pada tahun 2014. Saat itu, MPR mendapatkan penghargaan BMN, yaitu penghargaan Pengelolaan Properti Nasional (BMN).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *