MPR RI

Model komunikasi kebijakan publik harus segera diperbaiki

TRIBUNNEWS.COM-Modus komunikasi kebijakan publik harus segera diperbaiki untuk menghindari kesalahpahaman kebijakan mana yang akan diterapkan.

“Belajar dari beberapa kejadian dalam proses perumusan kebijakan, baik itu peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah, Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, mengatakan dalam keterangan tertulis (11/10), Minggu:“ Perlu Berkomunikasi dengan kebijakan untuk diterapkan dengan cara yang sesuai. Rerie, panggilan Rstari, mengatakan, sayangnya, pekan lalu Partai Progresif Demokratik (DPR) kecewa dengan disetujuinya UU Penciptaan Tenaga Kerja yang memicu banyak protes. Sebagian besar pengunjuk rasa. Semua mendapat misinformasi tentang RUU Cipta Kerja. Orang percaya bahwa misinformasi semacam ini adalah salah satu pendorong unjuk rasa.

“Kalau dari awal kalau membahas RUU Cipta Kerja, banyak orang sudah paham Dengan rancangan kebijakan ini, mungkin tidak ada demonstrasi besar-besaran. NasDem .

Rerie mengatakan, model komunikasi seperti petugas pemadam kebakaran biasanya diterapkan oleh instansi atau instansi di dalam negeri dalam proses implementasi kebijakan baru. Ia menambahkan, sembari menunggu respon terhadap kebijakan yang ada, akan dilakukan sosialisasi besar-besaran agar masyarakat bisa paham.

Rerie menjelaskan bahwa strategi ini dapat memungkinkan pihak-pihak yang kecewa dengan kebijakan terkait untuk bereaksi lintas batas, seperti yang terjadi. Undang-undang itu ditolak minggu lalu. Cipta Kerja .

Menurut Rerie, sejak awal sosialisasi besar-besaran perlu dilakukan melalui jalur yang tepat terkait kebijakan yang akan diterapkan untuk mengurangi kesalahpahaman di masyarakat. Banyak RUU yang masih dibahas di DPR RI yang menjadi kepentingan umum.

Termasuk “UU Penghapusan Kekerasan Seksual”, “UU Ketahanan Keluarga”, “UU Masyarakat Adat” dan “UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga”. Reilly mengatakan, sosialisasi skala besar terkait isu kebijakan yang menjadi perhatian publik harus segera dilakukan. Rerie meyakini masyarakat dapat lebih memahami manfaat dan dampak dari regulasi baru yang akan diterapkan. -Usaha pendistribusian draft kebijakan sejak dini agar mudah dipahami serta mengutamakan nilai. Transparansi dengan karakteristik manajemen publik yang baik. Reilly meyakini bahwa komunikasi dan manajemen antara lembaga nasional dan birokrasi sudah saatnya berubah untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *