MPR RI

Penilaian Bamsoet terhadap kinerja DPR RI 2019-2024

Indonesia TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, memuji kinerja DPR RI dalam menjalankan tugas rakyat selama hampir setahun sejak dilantik pada 1 Oktober 2019. Puan Maharani merupakan pembicara perempuan pertama di Majelis Nasional Indonesia.Seperti wakil presiden dan anggota DPP RI lainnya, DPP RI juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Sekaligus, siapkan anggaran National Economic Recovery (PEN) hingga Rp 695,2 triliun. RI terus memantau kinerja pemerintah dalam menggunakan anggaran PEN agar efisien dan tepat sasaran, “Bamsoet menghadiri rapat paripurna HUT ke-75 DPR RI dari Pantai Black Rock di Bali pada Senin (1/9/20). -Menurut Zeng Kehadiran langsung atau virtual tokoh-tokoh nasional memimpin DPR RI. Ketua DPR RI ke-14 Harmoko, Ketua DPR RI ke-15 Akbar Tanjung, Ketua DPR RI ke-16 Agung Laksono, Ketua DPR RI ke-17 Marzuki Alie dan Ketua DPR RI ke-19. Parlemen Ad Ko Marudin (Ade Komarudin). Bamsoet sendiri merupakan ketua DPR RI ke-20. Bamsoet berterima kasih kepada DPR RI yang telah mengesahkan 6 RUU menjadi undang-undang (UU). Salah satunya dengan mendampingi “Pirkada Pepp RUU Perppu Pilkada 2020 yang memberikan perlindungan hukum bagi Pilkada serentak 2020 dengan mengutamakan perjanjian kesehatan. Undang-undang ini menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat bahkan dalam suasana pandemi Covid-19. Yang pasti. Jangan mengerahkan massa saat kampanye pemilu. Pelaksanaan kampanye bisa menggunakan media sosial agar tidak meningkatkan penyebaran Covid-19, ”kata Bamsoet. Diskusikan hukum yang komprehensif tentang Job Creation Act. Pada pertemuan marathon yang diadakan dari tanggal 20 hingga 21 Agustus 2020 tersebut, 16 serikat pekerja dan perwakilan serikat pekerja membuktikan hal tersebut, dan akhirnya mencapai kesepakatan untuk mempercepat pembahasan “Job Creation Act”. Diharapkan dengan rampungnya “Job Creation Act”, akan mempercepat masuknya investasi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. -Tentu saja, dalam berbagai prestasi yang telah diraih, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Misalnya menyelesaikan RUU sebagai produk hukum asli Indonesia. Saya tidak lagi menggunakan KUHP warisan Belanda. Pembahasan sudah terlalu lama ditunda, dan saya berharap DPR RI bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya antara 2019-2024. Bamsoet menyimpulkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *