MPR RI

Indonesia tidak memiliki ruang untuk berkembangnya rasisme.

TRIBUNNEWS.COM-Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa pembangunan bangsa dan negara Indonesia bergantung pada empat kesepakatan nasional yang dicapai oleh para pendiri negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika). Oleh karena itu, Indonesia tidak memiliki ruang untuk berkembangnya rasisme. – “Saya tidak setuju bahwa masalah yang terjadi di Papua terkait dengan rasisme. Menurut saya pandangan ini tidak proporsional,” kata Leistari. (7/6) .

Pidato Larry (Rerie), beberapa orasi di media sosial, menyamakan isu rasisme Amerika dengan rasisme akibat tewasnya polisi George Floyd (George Floyd) Masalahnya terkait dengan masalah yang dihadapi. Banyak orang Papua di Indonesia. -Menurut Rerie, dari perspektif ras, suku dan agama, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia belum pernah terlihat.

Rili memahami dan tidak memungkiri bahwa masih terdapat berbagai masalah di Papua saat ini. Namun, menurutnya, hal tersebut lebih disebabkan karena tata kelola pemerintahan yang baik belum diterapkan di berbagai departemen termasuk penyelenggaraan pemerintahan. , Solusi harus ditemukan melalui dialog yang konstruktif sebagai bagian dari pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut NasDem, anggota DPRD Provinsi paling timur DPR RI, dengan mengelola pembangunan sebagai negara yang unik, Indonesia bahkan dapat memperoleh otonomi khusus seperti yang dijelaskan Rerie di bawah Undang-Undang Otonomi Nomor 21 Tahun 2001 . Khusus untuk Provinsi Papua yang memiliki otonomi khusus, Provinsi Papua akan mendapatkan hibah khusus setiap tahun dan terus meningkat sebesar Rp12,3 triliun (2018), Rp12,66 miliar (2019) dan Rp13,54 (2020). Penduduk Aceh, provinsi paling barat Indonesia, juga menikmati otonomi khusus yang sama dari pemerintah pusat. Belum lagi, lanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, anak Papua berhak atas peluang. Melalui berbagai program beasiswa, lakukan penelitian seluas-luasnya. Misalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membuka program beasiswa bagi anak-anak asli Indonesia bagian timur dari provinsi tersebut. Dari Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. -Riri menjelaskan, Papua bahkan diuntungkan dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan pemungutan harga bahan bakar minyak (BBM) pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Harga bahan bakar di Papua sama dengan harga bahan bakar di Jawa, Sumatera dan daerah lain di Indonesia. Dijelaskan Reese, Pancasila adalah ideologi bangsa, UUD 1945 adalah konstitusi nasional, NKRI adalah nilai yang harus dijunjung tinggi, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa, kita minta kita untuk bersatu dan mengabdi pada kepentingan nasional. Terlepas dari perbedaan etnis, agama atau bahkan etnis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *