MPR RI

Tagihan HIP menjadi topik hangat dalam pertemuan HNW dengan masyarakat

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Indonesia Hidayat Nur Wahid yang juga merupakan anggota konstituen Partai Demokrat Jakarta II DRI RI dan banyak mendapat pertanyaan seputar nasib RUU HIP dan BPIP. Pertanyaan ini telah diteruskan kepada individu-individu berpenghasilan tinggi dalam pertemuan virtual dengan warga dan tokoh masyarakat di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Minggu, Minggu (20/7).

Alasan mengapa pertanyaan ini diajukan adalah karena mereka percaya bahwa banyak klausul mengandung ketentuan yang kontroversial, yang telah menimbulkan kekhawatiran di antara banyak orang. Misalnya, sikap Parlemen Islam terhadap penyisihan TAP MPRS XXV / 1966 di parlemen membuat Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak dianggap sebagai RUU HIP. Selain itu, ada pidato perubahan UU HIP menjadi UU BPIP.

Warga Dadang Sudarno ingin tahu kenapa hanya FPKS yang mengusulkan menggunakan MPRS TAP untuk melarang PKI masuk UU HIP. “Meski ada beberapa parpol Islam di parlemen, apa peluang ke depan?” Tanya Dadang Sudarno, salah satu partai besar.

Juru bicara lainnya, Nanang, merupakan anggota aktif Badan Pertukaran Pemuda Masjid Indonesia (BKPRMI) dan anggota Organisasi Massa Islam (MOI). Ia mempertanyakan RUU HIP yang ia harap bisa diganti dengan RUU BPIP. . Ia mengatakan: “Sebagai kelompok sosial dan ormas, kami menuntut penjelasan yang nyata untuk peralihan UU HIP ke UU BPIP.” XXV / 1966 tidak termasuk dalam UU HIP. Padahal, dibandingkan dengan TAP-TAP MPRS XXV / 1966 lainnya, justru lebih perlu memperkuat diri agar ideologi Pancasila bukan lagi kudeta komunis. -Hidayat menambahkan, untuk memenuhi Pancasila yang akhirnya disahkan pada 18 Agustus 1945, TriSila dan Ekasila harus dicabut dari UU HIP. “Tapi sebagian besar fraksi mengabaikan kritik dan saran dari FPKS. Oleh karena itu wajar jika FPKS secara resmi memutuskan tidak ikut dalam penandatanganan RUU HIP di rapat paripurna DPR. Ada juga Demokrat yang menolak RUU yang diajukan oleh PDI-P. Di saat yang sama, PPP dan PPP PAN juga merekomendasikan agar TAP MPRS dimasukkan dalam RUU HIP.

“Namun, dalam dokumen resmi DPR, yang menolak menandatangani RUU HIP di rapat paripurna DPR sebenarnya hanya FPKS dan partai demokrasi. Hidayat mengulangi.

Menurut Hidayat, usai demonstrasi besar-besaran ANPR (Liga Nasional Anti Komunis) NKRI di depan gedung DPRRI, posisi politik saat ini adalah: DPR RI setuju untuk mengizinkan TAP MPRS XXV / 1966 dimasukkan Masuk karena Bill HIP dianggap dan Trisila dan Ekasila dihapus dari Bill HIP, ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *