MPR RI

Kasus positif Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat menyusul China: Menunjukkan ketidakmampuan untuk melawan pandemi Covid-19

TRIBUNNEWS.COM-Sabtu (18/7/2020) dipastikan kasus Covid-19 positif di Indonesia lebih dari 84.882 orang. Jumlah konfirmasi yang dikonfirmasi oleh Accelerated Covid-19 Management Working Group melebihi jumlah kasus positif di China, yang merupakan negara pertama yang menjadi pusat Covid-19.

Menurut data Worldometer, Covid-19 China hanya 83.644. Sedangkan di Indonesia ada 84.882 kasus. Dengan demikian selisih antara Indonesia dan China adalah 1.238 kasus.

Di sisi lain, tren kenaikan harian positif Covid-19 di Indonesia masih tinggi yaitu lebih dari 1.000 kasus, berbanding terbalik dengan China, dengan penurunan 1.000 dan kurang dari 20 kasus. — Syarief Hasan, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Partai Demokrat Indonesia, mempertanyakan langkah dan kemampuan pemerintah menyikapi pandemi Covid-19. Menurut dia, tidak banyak kasus yang terjadi, yang menegaskan ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. – “Pemerintah harus bisa menekan penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia melalui berbagai sumber daya yang dikelola pemerintah. Selain itu, DPR juga telah menyetujui PERPPU 1/2020 dan APBN-P 2020 yang termasuk anggaran yang besar. Perubahan menanggapi pandemi, “kata Syarief Hasan. tinggi. Harap dicatat bahwa angka positif adalah persentase kasus positif dalam jumlah total tes. Angka positif di Indonesia relatif tinggi, 12,2%. Pada saat yang sama, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, idealnya, angka keselamatan positif harus kurang dari 5%.

House of Lords Demokrat juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan upayanya agar fokus pada optimalisasi anggaran dan pengelolaan Covid-19, serta menginstruksikan untuk menghentikan penyebaran virus corona. “Sebaiknya fokus pencegahan penyebaran Covid-19 dulu. Karena situasi ini juga akan berdampak pada ekonomi dan sektor lainnya.” Syarief Hasan mengatakan: “Fokusnya sekarang adalah bahwa Covid 19 terus meningkat dan ketika ekonomi runtuh, rekor itu memecahkan rekor. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah harus tegas dalam melaksanakan perjanjian kesehatan. Syarief Hasan menyimpulkan hal ini tentunya menjadi alasan mengapa masyarakat kurang percaya kepada pemerintah, oleh karena itu pemerintah harus tegas mengembalikan kepercayaan terhadap pelaksanaan normal baru tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *