MPR RI

Harapan Wakil Ketua MPR Peserta Ekonomi Saat Pandemi

TRIBUNNEWS.COM- “Saat ini fenomena hak atas kesehatan belum dipahami, seperti hak hidup warga negara Indonesia, yakni potensi penyebaran virus Covid-19 di banyak perusahaan,” kata Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia Lestari Moerdijat, Selasa (8/8). 9) Pernyataan tertulis menyatakan menanggapi penyebaran kutub distribusi Covid-19 di banyak perusahaan di tanah air. Pemerintah mengumumkan kondisi normal baru selama pandemi Covid-19, dan perusahaan sebagai peserta bantuan permodalan dianggap penting untuk pemulihan ekonomi. — Dengan melakukan aktivitas di banyak pabrik, peningkatan aktivitas ekonomi justru memicu terjadinya virus corona di lingkungan.

Misal, Pemerintah Kota Semarang di Jawa Tengah mengumumkan pada 8 Juli 2020 (Rabu) kasus Covid-19 saja bertambah 205 kasus. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat itu mengatakan, kasus klaster bisnis di wilayahnya mengalami peningkatan sebesar 33%.

Ada juga kawasan industri di Bekasi, sebelah barat Pulau Jawa. Pada awal Juli 2020, tes usap yang dilakukan pada 265 pekerja pabrik juga menunjukkan 36 pasien positif lainnya terinfeksi Covid-19. Penyebaran Covid-19 terus menyebar di beberapa pabrik di Bekasi, Jawa Barat. PSBB diterapkan di beberapa negara. Menurut Rerie, masifnya penyebaran Covid-19 di kalangan pekerja, terutama di kalangan pekerja yang bertanggung jawab atas operasional pabrik, disebabkan oleh penerapan yang malu-malu dan tindak lanjut perjanjian kesehatan yang tidak tuntas. Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyerap keinginan masyarakat selama pandemi Covid-19, dan kesehatan dan keselamatan pekerja harus menjadi fokus perhatian. Risikonya meningkat. Dia mengatakan bahwa untuk memenuhi standar keselamatan ini, seseorang dapat mengambil bentuk peraturan jam malam, isolasi ketat, protokol sanitasi yang ketat, dan hanya perjalanan dasar yang diperbolehkan. Ia menambahkan, setiap sektor industri yang melanggar aturan sanitasi yang ditetapkan ditambah dan dikenakan sanksi berat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *