MPR RI

Bamsoet memblokir cluster Covid-19 baru dan meminta pemerintah daerah untuk dengan tegas menerapkan perjanjian sanitasi

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar lebih tegas dalam melaksanakan kesepakatan sanitasi. Selain kasus Covid-19 yang terus meningkat, persiapan Pilkada Langsung 2020 juga sedang dilakukan. Cluster Covid-19 baru tidak dapat ditambahkan dalam tahap persiapan sebelum pemungutan suara Pilkada 2020.

“Persiapan Pilkada 2020 mulai mengkhawatirkan. Akibat rangkaian kegiatan ini, banyak kasus Covid-19 yang terdeteksi. Menurut laporan, sebanyak 69 petugas polisi dari Bawaslu Boyolali telah dipastikan melapor ke Covid-19. Reaksi positif. Menurut pemberitaan, bahkan di banyak daerah bahkan beberapa calon potensial (Babazons) sudah terpapar Covid-19, ”kata Bamsoet di Jakarta. Senin (07/09/20) — Ketua FKPPI Kementerian Pertahanan Nasional mengatakan ada pelanggaran jelas atas kesepakatan sanitasi dalam kegiatan pendaftaran Babazon. Di beberapa daerah, kegiatan pendaftaran Bapaslon masih melibatkan banyak orang dan prosedur kebersihan diabaikan.

“Ketika ada pelanggaran yang jelas atas perjanjian sanitasi, KPUD dan Bawaslu tidak segan-segan meminta bantuan aparat Polri untuk menjaga ketertiban. Termasuk mencari bantuan dari prajurit TNI-Polri yang ditugaskan untuk melaksanakan perjanjian sanitasi, Bamsoet mengatakan:” Tempat umum. “Presiden DPR RI ke-20 menambahkan, saat kita memasuki fase gerakan Pilkada 71 hari, akan ada kecenderungan pelanggaran perjanjian kesehatan yang lebih besar. Mulai 26 September hingga 5 Desember 2020-” Jadi Barbaron harus bisa mengontrol dukungan massa untuk memenuhi kesepakatan sanitasi. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Komisi Pengawas Pemilihan (Bawaslu) harus berani membatasi jumlah peserta dalam setiap acara terkait persiapan Pilkada, ”kata Bamsoet. Pemuda Pancasila (Pemuda Pancasila) Presiden mengingatkan, Pirkada 2020 diselenggarakan di 270 daerah pemilihan secara bersamaan, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota dari 32 provinsi.Jika setiap pasangan calon tidak bisa mengontrol aktivitas dan aktivitas simpatisan. Banyak dukungan, maka masyarakat akan khawatir pelanggaran protokol kesehatan akan semakin umum. << Meminimalkan risiko penyebaran Covid-19 selama periode ini. Dalam gerakan Pilkada, semua pemerintah daerah harus menegakkan dengan tegas pelaksanaan protokol kesehatan. Demikian juga Pa Sloan harus bisa mengontrol pendukungnya. Kalau tidak, aktivitas Pilkada justru bisa memicu lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah pemilihan, ”pungkas Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *