MPR RI

Ketua Umum Partai Demokrat mengajak senator untuk membela tiga hak penyandang disabilitas

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Hak penyandang disabilitas di Indonesia dan tiga isu utama menjadi fokus Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang meminta senator dari 34 provinsi untuk memantau Undang-Undang Disabilitas tahun 2016 di Indonesia No. 8 Disabilitas. orang-orang.

Ketiga sumbu ini adalah bagian dari 26 hak penyandang disabilitas yang dijamin oleh hukum. Hak atas kesehatan, pendidikan dan pekerjaan. LaNyalla mengatakan pada resepsi dewan DPP Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia: “Saya meminta para senator untuk memasukkan mereka ke dalam rencana hiburan mereka sehingga mereka bisa dilihat langsung di daerah-daerah di mana pemerintah daerah peduli dengan ketiga hak ini.” (PPDI) Akan tinggal di Jakarta pada Senin (14/9/2020).

La Nila mengatakan, pihaknya telah meminta pimpinan PPDI untuk memberikan data dan pendapat terkait pelaksanaan ketiga bidang hak tersebut. Khususnya, wajib menyerap kuota 1% BUMN, BUMN dan 2% instansi pemerintah untuk penyandang disabilitas. Ketenagakerjaan dan kendala apa yang mereka hadapi, ”ujarnya.

Sebenarnya data Kementerian Sosial adalah penduduk usia produksi 19 hingga 59 tahun, tercatat lebih dari 162 juta jiwa, di antaranya sekitar penyandang disabilitas sedang. 9,5 juta orang. Pada saat yang sama jumlah penyandang disabilitas berat adalah 1,4 juta. “Karena alasan kami, konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dengan jelas mengatur, ia menyatakan,“ Setiap Setiap warga negara berhak untuk bekerja dan menjalani kehidupan yang layak. ” Masih banyak anak difabel atau anak berkebutuhan khusus yang tidak dapat bersekolah di sekolah umum. Saat itu dia dipaksa masuk SLB. Hal ini dikarenakan masih banyak guru yang belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tentang metode pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

“Meskipun Indonesia memiliki banyak anak berkebutuhan khusus dan penyandang disabilitas. Dari total jumlah anak usia 7-18 tahun, ada sekitar 38 juta, di mana lebih dari 600.000 adalah penyandang cacat sedang. Padahal ada sekitar 173.000 anak cacat berat , Ini juga perlu dicatat dengan baik. Kalau bisa dikelola di kota besar bagaimana dengan di pedesaan? Tanya LaNylala.

Oleh karena itu, LaNyalla mendukung tuntutan PPDI agar DPD menyampaikan kepada pemerintah perlunya sensus penyandang disabilitas di Indonesia. Itu hanya data survey atau data dari Kemensos. Tapi sebenarnya data dari sensus. PPDI DPP Presiden Gufroni Sakaril (Gufroni Sakaril) berharap: “Oleh karena itu, indeks pembangunan manusia juga memasukkan penyandang disabilitas. kelompok. “Pada 8/2016, pemerintah daerah diinstruksikan untuk memasukkan hak penyandang disabilitas ke dalam rencana strategis daerah (Leinstrada). Dia meminta:“ Agar penyandang disabilitas bisa menikmati persamaan hak di semua daerah, setidaknya ketimpangan yang ada dipisahkan dari kita. Tidak jauh-jauh. “- Menanggapi beberapa saran dari direksi PPDI dan arahan dari ketua DPD RI, Fahcrul Razi, Ketua Komite I, dan Bustami Zainuddin, Wakil Ketua Komite II, menyatakan akan menempatkan masalah ini pada agenda prioritas Komite DPD RI.“ Karena saya Menurut pandangannya, UU No. 8/2016 tidak hanya menjadi domain Kementerian Sosial, tetapi juga multi kementerian. Saya pikir komite pertama hingga keempat bisa terlibat. Ia mengatakan selain itu sudah menjadi tujuan kita untuk kepemimpinan ketua DPD. “Kalau perlu minta salah satunya jadi pembina atau konsultan PPDI daerah. Insya Allah dan tidak ada keberatan. Katanya, karena ini memperjuangkan kepentingan sebatas sebangsa. -Menurutnya, orang-orang yang hadir dalam pertemuan itu. Wakil Presiden Partai Progresif, Sultan Najamudin (Sultan Najamudin) mengakui bahwa Indonesia tidak akan pernah ramah terhadap rakyat. Negara tetangga Malaysia ada penyandang disabilitas. ”Ini juga yang menjadi perhatian khusus kami, dan terkait dengan keb.ijakan dan fasilitas umum. Senator Banguru mengatakan Malaysia masih merugi, terutama di Australia. Suharta Djaya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *