MPR RI

Bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak PSBB harus dipercepat

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Jakarta Pemprov DKI akan kembali memberlakukan pembatasan sosial skala besar (PSBB) yang ketat, kemudian harus segera melaksanakan program pendampingan bagi kelompok masyarakat terdampak. Pada masa transisi PSBB, perekonomian mulai berkembang. Kemudian, mereka akan terus bertahan, sehingga bantuan harus segera diberikan. “Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mengatakan. Pernyataan tertulis pada Jumat (11/9/2020) seharusnya sudah benar diverifikasi. Oleh karena itu, ia menegaskan ketika kebijakan PSBB yang tegas berlaku, kelompok masyarakat yang terkena dampak (seperti PKL, pemilik warung makan dan banyak pengusaha kecil lainnya) bisa mendapatkan keuntungan dari bantuan ini.Kebijakan BB yang diadopsi oleh Pemprov DKI dan berlaku efektif pada Senin (14 September 2020) merupakan kebijakan yang sulit, namun dikarenakan partisipasi aktif di DKI Jakarta. Meningkatnya jumlah Covid-19 di China memang sangat mengkhawatirkan. -Rerie percaya bahwa keadaan sulit saat ini seharusnya tidak lagi direpotkan oleh pro dan kontra dari kebijakan yang diambil oleh para pejabat.

“Menurutku kebijakan Sebelum pengumuman, ya. Nanti, Rerie mengatakan:

Di saat kritis, dalam kondisi pengelolaan kendali Covid-19, semua pihak akan mengumumkan kebijakan tersebut, dan semua pihak akan mendukung dan mengajukan solusi. Masalahnya Partai NasDem (NasDem), yang merupakan solidaritas antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi pandemi ini, bukan perdebatan yang membingungkan masyarakat. Ia menyimpulkan: “Warga di setiap wilayah dapat berpartisipasi aktif dalam pendaftaran negara tetangga yang terkena dampak kebijakan tersebut.” Setidaknya ketika bantuan disalurkan di wilayah tersebut, tujuannya dapat tercapai. “(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *