MPR RI

Bamsoet mendukung pembentukan pengadilan etika

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, mendukung pembentukan pengadilan etika yang menandai berakhirnya proses penegakan etika. Dengan cara ini, setiap keputusan etis yang dibuat oleh setiap orang yang bertanggung jawab untuk menerapkan Kode di berbagai lembaga nasional dan organisasi profesi tidak lagi diadili oleh pengadilan biasa. -Karena itu, pemohon peradilan yang secara moral dikecam oleh penegak Kode Etik dapat mengajukan banding ke Pengadilan Etik.

“Dasar pembentukan pengadilan etika dapat mengacu pada Ketetapan MPR No. VI / MPR / 2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, MPR RI dan Komisi Yudisial (KY) serta Majelis Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) akan dilaksanakan pada bulan Oktober atau November 2020. Setelah menerima Presiden KY Jaja Ahmad Jayus dari Kantor Presiden MPR RI Jakarta pada Selasa (11/8/20), Presiden DKPP Mohammed dan Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie Said.

Mantan presiden Republik Demokrasi Republik Demokratik Republik Demokratik ini mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sidang Umum PBB 1996 merekomendasikan agar semua negara anggota, termasuk Indonesia, membangun “infrastruktur etika untuk lembaga publik”, dan mengadopsi kode etik. Dan implementasi lembaga etika, Indonesia meresponnya dengan melatih berbagai lembaga penegak etika, seperti KY, DKPP, Panitia Kehormatan DPR RI (MKD), Panitia Kehormatan (BKD) DPD RI, dan panitia / dewan etika KPK RI Pengawasan.

Berbagai organisasi profesi juga memiliki pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kode etik, seperti Majelis Kehormatan Perhimpunan Pengacara Indonesia (PERADI), Majelis Etik Kedokteran, Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Dewan Pers .- “Karena kurangnya etika Pengadilan memutuskan bahwa setiap kode etik penegak hukum telah melakukan kesalahan moral, dan Mahkamah Agung atau PTUN akan naik banding atau meminta keadilan ke pengadilan biasa. Hukum itu dua hal yang berbeda. Ia bersalah secara mutlak dari segi etika, ”kata Bamsoet. — Kepala Kementerian Pertahanan Nasional FKPPI menambahkan, dalam Musyawarah Nasional Bioetika Nasional II, selain memperkenalkan Menteri Negara Pendayagunaan Perangkat dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, negara juga memperkenalkan Kode Etik Pimpinan Kementerian Pertahanan. Ketua KASN, Ketua Dewan Kehormatan PERADI, Ketua Komite Etik Perhimpunan Notaris Indonesia, Ketua Komite Pers, Ketua Dewan Kehormatan Partai Politik DPR, serta polisi, jaksa dan Perintah militer Mahkamah Agung .- “Dengan adanya konvensi ini, saya berharap dapat melahirkan berbagai pemikiran dan pemahaman tentang pentingnya keberadaan pengadilan moral. Hal ini mengurangi beban kerja aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan umum, karena tidak perlu lagi mengkhawatirkan persoalan moral. Dengan demikian, Indonesia dapat mencatat sejarah baru di dunia sebagai negara pelopor etika terapan secara transparan dalam kehidupan bernegara dan bernegara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *