MPR RI

Wapres MPR ubah UU HIP menjadi UU BPIP: pertama melakukan penelitian korelasi BPIP

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Demokrasi Indonesia (MPR) Syarief Hasan mempertanyakan langkah pemerintah yang seolah-olah ingin mengubah UU HIP menjadi UU BPIP, yang disahkan pemerintah untuk mengkoordinasikan kementerian politik, hukum, dan keamanan. Departemen sudah secara resmi mengajukan amandemen UU HIP ke Gedung Senayarta dan diubah menjadi UU BPIP. Kamis (2020/7/16).

Ia menilai langkah yang diambil pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu memahami tuntutan dan protes masyarakat lebih dalam. “UU HIP tidak berdasarkan nama atau judul undang-undang, tapi ada di latar belakang, proses dan hampir semua substansi UU HIP, yang jelas bermasalah,” kata Syarief Hasan. Padahal, pemerintah hanya menolak dua butir UU HIP: pertama, ketiadaan TAP MPRS No. XX MP 1966, dan kedua, istilah Trisila dan Ekasila muncul dalam UU HIP. Tanggapan pemerintah untuk menolak hanya dua poin dari UU HIP tidak termasuk pandangan atau klausul lain yang dipertanyakan. – Partai Demokrat di majelis tinggi meyakini bahwa pemerintah harus menolak RUU HIP secara keseluruhan, karena hampir seluruh RUU mengandung muatan bermasalah, yang akan mereduksi dan mendistorsi RUU Nilai Pancasila sebagai bahan sosialisasi dan debat publik. Syarief Hasan mengatakan hal tersebut Hal tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah kurang menanggapi dengan serius penolakan UU HIP. — UU HIP dan UU BPIP adalah dua hal yang berbeda, sehingga Syarief Hasan menilai langkah tersebut tidak perlu.Sesungguhnya BPIP sudah memiliki payung hukum, yaitu No 7 Tahun 2018 Perpres.

“Dengan mengubah undang-undang dari UU HIP menjadi UU BPIP, justru kontraproduktif jika kontraproduktif,” kata Syarief Hasan.

Menurutnya, tindakan untuk memperkuat BPIP yang sesuai dengan undang-undang juga harus dilakukan Dengan penelitian yang lebih mendalam, mungkin jalan pintas atau jalan pintas tampaknya tidak dapat mengimbangi kinerja. ”Kita sering melihat pentingnya BPIP. Hal ini biasanya menimbulkan masalah yang kontraproduktif, dan penguatan BPIP juga dapat menjadi alat baru yang ampuh untuk menjelaskan Pancasila yang dapat merusak Pancasila. . Syarief Hasan mengatakan: “Relevansi BPIP perlu dikaji secara menyeluruh, agar BPIP tidak lagi menjadi sistem sensor yang berlebihan seperti BP7 dulu, dan tidak lagi menjadi perekat nasional.” Posisi mereka lebih berhati-hati dan dewasa.

“Hanya secara hukum, BPIP telah menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Apalagi jika ditegakkan oleh undang-undang dapat menimbulkan masalah baru.” Penelitian akademis tentang relevansi BPIP dan apakah BPIP harus Ini diatur oleh undang-undang dan harus dilakukan oleh lembaga / universitas yang independen dari IU, misalnya untuk itu pembahasan UU BPIP harus ditunda sebelum melakukan studi akademik, ”tutup Syarief Hasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *