MPR RI

Bamsuet: Dibutuhkan desain berkelanjutan yang hebat di Papua

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Bambang Soesatyo, Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Indonesia, menegaskan perlunya proyek rekonsiliasi, pembangunan holistik, dan terintegrasi berskala besar untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan Papua (termasuk perempuan). Dengan memperhitungkan dana kemandirian khusus yang telah dibayarkan selama hampir 20 tahun sebesar 92,24 triliun rupiah, tidak dapat mengatasi berbagai persoalan di Papua. — “Desain skala besar juga diperlukan agar pengelolaan penggunaan dana Otsus di masa mendatang lebih akurat. Selain itu, di bawah kepemimpinan desain skala besar, Bappenas akan menjadi Kepala Kantor Departemen Pembangunan Papua. Organisasi dapat Punya model yang sama, tidak lagi beroperasi secara mandiri dan menyederhanakan regulasi sehingga pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten / kota di Papua tidak lagi tumpang tindih. ”Kata Bamsoet usai memimpin rapat konsultasi pimpinan MPR RI dengan Menteri PPN / Bappenas Ketua MPR RI Suharso Manoarfa sebenarnya Sanggar Ketua MPR RI Jakarta, Selasa (22/9/20) – Wakil Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia Ahmad Muzani dan Lestari Moerdijat, Syarif Hasan, Zulkifli Hasan, Arsul Sani , Hidayat Nur Wahid dan Fadel Muhammad, MPR RI Ke Papua Uris Layeai (Kor), Sekretaris MPR RI Papua Filep Wamahma, dan Anggota. Kalau MPR Indonesia termasuk Robert Kardinal (Robert Kardinal) , Sulaiman Hamzah dan Rico Sia.

Ketua Lembaga Demokrasi dan Hak Politik ke-20 mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan amandemen terbatas atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. . Amandemen tersebut tidak bermaksud untuk mencabut status otonomi khusus Papua, tetapi memperluas peruntukan Dana Pemerintah Swadaya Khusus untuk Papua. Menurut Pasal 34 ayat 3 butir C butir 6 otonomi tersebut hanya berlaku untuk Papua. 20 tahun (2001-2021).

“Seperti yang dikemukakan oleh penanggung jawab Papua Nas, hibah kepada Papua Dajin akan berakhir pada tahun 2021. Oleh karena itu, setelah tahun 2021 masyarakat Papua dapat terus menerima dana Dajin, dan perlu memperhatikan Pasal 34. Regulasi direvisi. Rencananya pemerintah akan meningkatkan Dana Swadaya Masyarakat Papua dari awal menjadi 2% menjadi 2,25% dari pagu DAU nasional. Selain perubahan Pasal 34, perlu juga mempertimbangkan perubahan Pasal 76 dan 77. Proses pemekaran Papua menjadi lima wilayah bisa berjalan lancar, ”jelas Bamsoet.

FKPPI, Kepala Kementerian Pertahanan Nasional, menjelaskan selain memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa endapan mineral, Papua juga memiliki berbagai potensi ekonomi yang sangat besar, seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian, jika dikembangkan dengan baik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. , Harta milik Papua bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran orang Papua, “kata Bamsoet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *