MPR RI

Gus Jazil: Masih perlu mengamati dan memperkuat nasib buruh migran seutuhnya

Humas Setjen MPR TRIBUNNEWS.COM-MPR bekerja sama dengan Panitia Koordinasi Jurnalis Kongres mengadakan “Diskusi Empat Pilar”. Tema “ Melindungi dan Meningkatkan Pensiunan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ” digelar di Media Center Gedung Nusantara III, Kompleks MPR / DPR RI, Senayan, Jakarta pada 10 Juli 2020, dan dilakukan oleh Ketua MPR perwakilan Jazilul Fawaid , Anggota Fraksi MPR PDIP Rahmad Handoyo dan Ketua BP2MI Benny Ramdhani.

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan wartawan tersebut, Jazilul Fawaid biasa disapa Gus Jazil dalam sambutannya. Ia mengatakan bahwa diskusi ini sangat penting, “karena Ini menyangkut masalah kemanusiaan. “Mengenai hal ini, masyarakat di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, mengutip kalimat yang pernah diberontak oleh Presiden Soekarno:” Kita bukan bangsa kuli, bukan bangsa bangsa. ” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi umat manusia. Ia mengatakan: “Ini menunjukkan bahwa bekerja adalah hak asasi manusia.” A .

Seperti yang dikatakan Jazilul Fawaid, dapat dikatakan apakah suatu negara maju atau tidak, yang dapat diukur dari jumlah pengangguran.

“Jika angka pengangguran suatu negara sangat tinggi, maka negara tersebut belum berkembang.

Seperti kita ketahui bersama, banyak orang Indonesia yang bekerja di luar negeri. Karena lapangan kerja keluarga terbatas, inilah yang disebut Itu pilihannya. Orang Indonesia baru pertama kali bekerja di luar negeri, dan kebanyakan perempuan.

“Jadi istilah pertama yang muncul untuk orang Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah TKW (pekerja),” kata Gus Jazil. Itu istilah TKI, lalu PMI.

Kehadiran mereka di luar negeri, di mana TKI mengirim uang ke kampung halamannya di Indonesia, membuat mereka dikenal sebagai pahlawan pertukaran. Dia ingin kembali ke TKI di negara asalnya Akan terus mengingat penderitaan mereka, karena penderitaan setelah mereka bekerja di luar negeri belum tentu seperti yang dibayangkan-sukses orang. Misalnya, ia sering menemukan TKW bekerja di luar negeri di industri. Pembantu rumah tangga bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan bekerja ketika mereka kembali ke negara asalnya Saat itu, nasib mereka tetap sama, tetapi pembantu rumah tangga tidak. -Dia berharap nasib mantan buruh migran juga bisa dipertimbangkan. Dorong mereka untuk mendapat pelatihan vokasi agar ketika kembali bekerja di negara asalnya, kehidupan mereka akan lebih baik. Oke. Disana dia menanyakan apakah ada anggaran untuk memberikan pelatihan dan perhatian kepada TKI yang pulang ke negara asalnya. -Selama diskusi, Benny Ramdhani membeberkan apa yang ditemui agensinya dalam melindungi TKI Kendala.Hambatan yang dihadapi adalah anggaran BP2MI yang kurang. Kendala kedua adalah perbedaan jumlah TKI. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan punya berbagai data. Bank Dunia juga punya data jumlah tenaga kerja Indonesia di 152 negara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *