MPR RI

Wapres MPR berubah dari UU HIP menjadi UU BPIP: pertama melakukan penelitian korelasi BPIP

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat Demokratik Indonesia Syarief Hasan mempertanyakan keinginan pemerintah untuk mengubah UU HIP menjadi UU BPIP. Berdasarkan UU tersebut, pemerintah mengadopsi Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan untuk secara resmi mengusulkan perubahan UU BPIP menjadi UU HIP. Kasus tersebut diajukan di Gedung Senayan Jakarta pada Kamis (16 Juli 2020).

Ia percaya bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat lebih memahami keinginan dan protes rakyat.

“Masalah UU HIP bukan pada nama atau judul UU, tapi latar belakang, proses dan hampir semua substansi UU HIP. Syarief Hasan mengatakan:“ Ini jelas bermasalah. “Pemerintah jelas menunjukkan ketidakmampuan ini. Memang pemerintah hanya menolak dua butir UU HIP. Pertama, ketiadaan TAP MPRS XXV 1966 dan kedua, istilah Trisila dan Ekasila muncul dalam UU HIP. — Pria ini House of Lords Demokrasi berpendapat bahwa pemerintah harus menolak RUU HIP secara keseluruhan, karena hampir seluruh RUU mengandung muatan yang bermasalah, yang dapat merendahkan dan mendistorsi nilai Pancasila. – “Sampai pemerintah menetapkan posisi resminya, yang terpenting adalah Ya, Republik Demokratik Rakyat belum menerima atau tidak pernah menerima studi universitas dari pemerintah, yang merupakan syarat untuk mengajukan RUU tersebut sebagai bahan sosialisasi dan pembahasan publik. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa Syarief Hasan menyatakan bahwa pemerintah tidak akan serius mempertimbangkan untuk menolak UU HIP. — RUU HIP dan RUU BPIP adalah dua hal yang berbeda, sehingga Syarief Hasan menilai langkah tersebut tidak diperlukan sekarang. Pasalnya, BPIP sudah memiliki payung hukum yaitu Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

“Dengan mengubah undang-undang dari UU HIP menjadi UU BPIP, justru menjadi bumerang dalam kasus penentangan keras UU tersebut,” kata Syarief. Hasan.

Menurutnya, penguatan kerja BPIP sesuai undang-undang juga membutuhkan penelitian yang lebih mendalam, dan jalan pintas atau jalan pintas sepertinya tidak bisa mengejar ketertinggalan di dunia penyiaran. Saat ini, cara-cara yang biasanya menimbulkan masalah kontraproduktif dan memperkuat BPIP juga dapat menjadi alat baru yang ampuh untuk menjelaskan Pancasila, yang dapat mendistorsi Pancasila. Syarief Hasan mengatakan: “Sensor berlebihan, bukan perekat kebangsaan.” Ditambahkannya, pemerintah dan Republik Demokratik Rakyat RI harus lebih berhati-hati dan matang.

“Hanya secara hukum, BPIP telah menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat. Apalagi jika ditegakkan oleh undang-undang dapat menimbulkan masalah baru.” Perlu dibahas relevansi BPIP dan apakah BPIP harus diatur dengan undang-undang dan Apakah penelitian akademis harus dilakukan oleh institusi / universitas yang independen dari IU, misalnya untuk tujuan tersebut, BPIP perlu dibahas sebelum melakukan penelitian akademis. “Seharusnya UU BPIP proyek ditunda,” pungkas Syarief Hasan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *