MPR RI

Tanggapan Ketua MPR terhadap sejumlah persoalan praktis terkait pandemi Covid-19

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Pada Musyawarah Tahunan MPR RI 2020 yang diselenggarakan pada Jumat (14/8/2020) di Gedung Nusantara, Gedung DPRD Jakarta, Ketua MPR Bambang Soesatyo berpidato tentang isu-isu praktis seputar pengelolaan hak asasi manusia. Menanggapi. Pandemi COVID-19. -Misalnya dengan mengimplementasikan perjanjian kesehatan Covid-19, ia menyatakan perlu sanksi berat agar masyarakat disiplin saat melaksanakan kesepakatan.

“Hukuman yang berat harus dijatuhkan saat melaksanakan kesepakatan kesehatan Covid-19. Kesepakatan itu sudah diatur dalam perda / perda, namun penyusunan perda masih akan memakan waktu lama. Ia mengatakan sebagai daerah Meningkatnya kasus Covid-19 hingga akhir tahun ini.

Ia juga memperkenalkan beberapa langkah yang harus diambil, misalnya mendorong penyusunan regulasi di daerah sebagai rujukan.Presiden Nomor 6 Tahun 2020, isinya terkait Covid-19 Disiplin dan penerapan protokol hukum kesehatan harus ditambahkan pada pencegahan dan pengendalian negara, serta mencerminkan rasa keadilan dan perlindungan masyarakat.

Kedua, mendorong pemerintah daerah / pemerintah daerah yang tidak memiliki peraturan perundang-undangan daerah terkait disiplin masyarakat dalam pelaksanaan prosedur kesehatan , Harus segera menyusun peraturan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), agar sekalian memiliki dasar untuk mengambil tindakan terhadap masyarakat cuek sesuai dengan peraturan yang telah dirumuskan oleh pemerintah daerah, khususnya peraturan tentang kesehatan perjanjian.

Ketiga, dorong tanggung jawab Petugas yang meningkatkan disiplin mengurangi penyebaran Covid-19 di masyarakat “dan harus didukung oleh polisi dan TNI. Selain itu, masyarakat juga harus memperhatikan keselamatan dirinya sendiri. Keempat, ia mengimbau masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan kesehatan dalam beraktivitas, seperti memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak secara fisik. .

Selain itu, karena banyaknya permasalahan dalam pengelolaan Covid-19, pemulihan ekonomi dan rendahnya penyerapan anggaran, Ketua MPR memaparkan beberapa tahapan. — Pertama, mendorong pemerintah untuk melakukan upaya terbaik untuk menangani pandemi Covid-19, seperti tes cepat, tes swab, pemantauan / pelacakan dan penerapan prosedur kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mendorong pemerintah untuk menerapkan semua manajemen terbaik Covid-19 untuk segera mencapai penyerapan anggaran. Demikian pula penyerapan rencana stimulus ekonomi / anggaran PEN dapat tercapai sesuai target, karena selama ini anggaran PEN hanya menyerap Rp. Total Rp 151,25 triliun. Total anggaran PEN adalah 695,2 triliun dolar AS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *