MPR RI

Kementerian Agama menetapkan aturan perjanjian sanitasi di Pesantren, Jazilul Fawaid: harus dilengkapi dengan bantuan

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka melanjutkan kegiatan belajar mengajar di pesantren selama penyerahan massal Covid-19, Kementerian Agama telah mengeluarkan perjanjian sanitasi yang akan diterapkan di pesantren. Kesepakatan kesehatan itu berisi 14 poin.

Menanggapi 14 butir kesepakatan kesehatan yang dikeluarkan Kementerian Agama, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan ada beberapa butir yang tidak bisa disampaikan kepada pengasuh atau pengelola. Pada 20 Juni 2020, seorang pria bernama Gus Jazil di Jakarta mengatakan: “Misalnya, petani akan menyediakan ruang isolasi yang terpisah dari kegiatan belajar. Oleh karena itu, Kementerian Agama berharap bisa membantu mengatasi masalah ini. — Selain itu, petani diwajibkan menyediakan makanan seimbang dan matang yang disediakan oleh operator (chef dan tuan rumah) dengan sarung dan masker. Menurutnya, aturan ini mengikat wali petani karena tidak Semua petani bisa menyediakan makanan untuk santri, katanya: “Banyak pesantren yang santri bisa masak sendiri. Menurut politikus PKK itu, Kementerian Agama seharusnya tidak hanya mengeluarkan peraturan kesehatan atau pembinaan untuk membimbing petani dalam proses pembelajaran. Yang baru normal. Katanya: “Jalan saja. “Jazilul Fawaid berharap Kementerian Agama tidak hanya membantu tetapi juga mengawasi pelaksanaan kesepakatan sanitasi di pesantren.” Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hendaknya tidak hanya mendorong petani untuk mematuhi kesepakatan sanitasi. Telpon saja tidak cukup, “katanya. Dia berkata,” Saya sangat berterima kasih karena telah memperhatikan para petani.

Dari perhatian pemerintah kepada petani, diharapkan dalam bentuk mengatasi kesulitan yang dihadapi petani dalam menerapkan protokol sanitasi. Ia menjelaskan: “Pemerintah harus menghitung bantuan dana untuk masker, quick test, hand sanitizer dan fasilitas pendukung lainnya. . Jazilul menjelaskan bahwa pendampingan diperlukan agar petani tidak menerima sumbangan dari wali santry sehingga membebani bobot wali santry.Jika tidak ada masalah dengan fasilitas pendukung yang digunakan untuk melaksanakan kesepakatan sanitasi, maka menurut Gus Jazil, Hal ini dapat mendorong petani untuk fokus mengejar ketertinggalan dengan proses pengajaran yang telah berlangsung. Terganggu oleh pandemi Covid-19.

Untuk membantu petani melaksanakan kesepakatan sanitasi, Jazilul Fawaid berharap dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah dan instansi terkait (termasuk Satgas Covid 19) Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mengajak Kementerian Agama mengunjungi petani untuk mengamati, mensimulasikan dan mendengarkan keluhan petani dan mahasiswanya. Ia menyimpulkan: “Ya kalau hanya dilakukan oleh Kementerian Agama, ini menjadi beban. . Jika hanya dilaksanakan oleh Kementerian Agama tidak akan terjadi. “(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *