MPR RI

Musyawarah Nasional Alumni GMNI: Perjuangan melawan ideologi transnasional harus dilakukan dengan kerja konkrit

Jakarta, Ketua Ikatan Alumni TRIBUNNEWS.COM-DPP GMNI (2015-2020) dan Wakil Ketua MPR Dr. Ahmad Basarah menegaskan, untuk melawan ideologi transnasional yang sedang berkembang, dirinya saat ini berada di Indonesia Ini berkembang dan membutuhkan kerja konkret di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, masyarakat dan budaya.

Jika sistem nasionalisme dan demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia saat ini tidak membuahkan hasil yang nyata yang membuat rakyat lebih sejahtera, mereka hanya bersuka cita karena khawatir rakyat akan berpaling pada ideologi lain sebagai alternatif pilihan, seperti kekhalifahan. Ideologi transnasional dari konsep kebangsaan.

“ Jika nilai-nilai Pancasila bisa diwujudkan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita buat desa-desa yang sulit. Saat negara ini konflik, di desa ini Orang China akan bekerja sama satu sama lain. Dalam memerangi pandemi Covid-19, masyarakat akan menikmati manfaat gotong royong yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Inilah yang saya sebut sebagai bentuk pekerjaan yang spesifik. Jika banyak orang bisa merasakan ini, mereka tidak akan tertarik lagi dengan ideologi lain, termasuk transnasionalisme yang diperjuangkan pendukung Khilafah nasional, ” kata Ahmad Basarah dalam upacara pembukaan dan pidato Musyawarah Kerja Nasional GMNI. Ikatan Alumni Jakarta, Sabtu (29 Agustus 2020). Wakil Ketua BPIP, Direktur BPHN Kemenkumham Profesor Haryono, Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor HR Benny Riyanto, PhD. Bayu Dwi Anggono, Arief Hidayat dan Pancasila serta Direktur Pusat Penelitian Konstitusi Universitas Jember. Menurut Ahmad Basarah, jika bangsa Indonesia pandai melestarikan memori sejarah Israel, maka bangsa Negara, dia tidak punya alasan lain untuk menghindari Pancasila sebagai ideologi bangsa. Menurut catatan sejarah negara, nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya telah berkembang dan berakar pada nenek moyang bangsa Indonesia jauh sebelum Pancasila lahir sebagai ideologi pada 1 Juni 1945. Faktor penting yang harus dipertimbangkan dan dipelihara oleh suatu negara untuk melindungi negaranya dan negaranya dari kehancuran adalah untuk melindungi sejarahnya sendiri. Ambiguitas suatu negara dan sejarah suatu negara akan menghancurkan negara dan negara itu sendiri, ” ujar Sekjen GMNI antara tahun 1996 dan 1999. Tidak perlu ada bangsa yang besar untuk mengirim pasukan yang besar untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi itu cukup untuk melenyapkan pemahaman mereka tentang sejarah kejayaan nenek moyang mereka. Ia mengatakan: “Jika suatu negara melupakan sejarah mendirikan negaranya sendiri, maka negara ini dan negara ini akan segera hancur.” Ketua DPP PDI-P menambahkan bahwa ada tiga cara untuk mencapai tujuan ini. Melemahkan dan menjajah suatu negara; pertama, dengan menutupi sejarah negara itu sendiri, kedua, dengan menghancurkan bukti sejarah negara, dan kedua, dengan menyatakan bahwa leluhurnya bodoh dan primitif, memutus hubungan dengan leluhurnya. Prihatin tentang sejarah negeri ini. Nasionalis aktif di GMNI. Ahmad Basarah menyampaikan bahwa mereka tidak boleh berhenti mempelajari sejarah bangsa itu sendiri sebagai bentuk menjaga kewaspadaan bangsa atas keutuhan republik monoteistik Indonesia tercinta. Dr. Benny Riyanto (HR Benny Riyanto) menyampaikan bahwa memori kolektif nasional tentang sejarah Pancasila harus dijaga. Karya besar ini menurutnya sangat penting, karena dalam suasana politik yang normal seperti sekarang ini, sulit untuk mengajukan peraturan perundang-undangan yang memuat Pancassila, apalagi 20 hingga 30 tahun mendatang, ketika masih berlaku. Milenial muda menjadi pejabat dan pembuat kebijakan di tanah air.

” Generasi milenial sudah pasti semakin jauh dari lahirnya Pancasila. Kalau mereka tidak ingat sejarah bangsa, sejarah Pancasila, maka Pancasila kemungkinan besar tinggal masa lalu, ” kata Benny. sarangSaudaraku, gunakan media sosial sebagai gudang baru. Kita harus menjadi influencer dalam menyebarkan ajaran Soekarno agar ajaran penerbit di negeri ini menarik bagi semua generasi, “kata Presiden MK 2015-2018.

PA- Rakernas GMNI bertema “Posisi alumni GMNI menghadapi tantangan Pancasila di posisi tengah. Ancaman ideologi transnasional.” Beberapa peserta berasal dari dalam dan luar negeri, serta 34 pengurus daerah dari Ikatan Alumni GMNI Indonesia Personil, dan lainnya secara langsung. Anggota Panitia Pertimbangan Presiden juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur. Bapak Soekarwo, senior PNI Bapak Waluyo Martosugito dan pengusaha nasional Moerdaya Po. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *