MPR RI

HNW meminta UU HIP dicabut dari Prolegnas

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (Hidayat Nur Wahid) kembali mendesak Presiden Yoko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk berhenti membahas “Pankasi. Cabut Undang-Undang Kebijakan Ideologis (RUU HIP) dan cabut dari rencana legislasi nasional (Prolegnas).

Hidayat mengungkapkan rasa urgensi tersebut dan menanggapi keinginan banyak partai politik untuk menghentikan gejolak politik di tengah kekhawatiran yang berkembang tentang pandemi Covid-19 di Indonesia. Negara ini adalah negara yang paling banyak menjadi korban di ASEAN. Bahkan, juru bicara negara yang bertanggung jawab atas penanganan Covid-19 itu mengumumkan bahwa Indonesia memiliki persentase kematian akibat Covid-19 tertinggi di dunia. seluruh. Karena mengandung banyak muatan kontroversial dan dianggap meremehkan Pancasila sebagai landasan nasional. -Kecuali penciptaan Trisila dan Ekasila untuk menutupi Pancasila yang disetujui oleh PPKI dan termasuk dalam Pembukaan UUD 45. Hidayat mengatakan, menolak UU HIP merupakan bukti masyarakat sadar akan dasar permasalahan yang ditimbulkan UU HIP. Ini juga menyembunyikan sila suci YME dan hanya bisa menjadi dewa atau dewa budaya. Bukan hanya karena TAP MPRS n ° XXV / 1966 masalah tidak dimasukkan dalam pembukaan. Atau aturan tentang Trisila dan Ekasila.

Buktinya, semakin umum semua pihak menolak UU HIP, menuntut penghapusan atau penolakan atau bahkan pencabutan UU HIP. Rencana legislasi nasional. Bahkan yang menolak RUU tersebut pun semakin beragam, tidak hanya dari kelompok agama Islam, bahkan dari kalangan Veteran dan Korps Pemuda Pancasila dan Forum Guru Besar UPI.

“Selama pandemi Covid-19, protes terhadap RUU HIP semakin marak di pusat dan daerah. Pimpinan MPR, Pimpinan DPD serta DPR, Menkopolhukam dan Ormas non-agama (NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Hikmabudhi, PHDI, Matakin) memiliki banyak pihak di beberapa fraksi, MUI, FPI, PP (Pemuda Pancasila), Korps Veteran RI, Persatuan Pembicara Indonesia, Aliansi Wanita Peduli Indonesia, GP Anshor dan ICMI sepakat untuk menghentikan RUU HIP Diskusi. Pada rapat kerja Baleg dengan pemerintah dan DPD, anggota FPKS baleg juga mem-posting ulang berita tersebut, jadi “Sebagai parpol yang diusulkan (tapi dengan suara bulat), Baleg / DPR mencabut usulan tersebut kepada pemerintah dan menyetujui kepada pemerintah dan DPD. Menarik Undang-Undang HIP. Lantas, apakah para pemimpin Republik Demokratik Rakyat menunggu pemenuhan komitmennya untuk menghentikan UU HIP yang sebelumnya ditransmisikan oleh Wakil Presiden Republik Demokratik Rakyat Aziz Samisuddin kepada delegasi pengunjuk rasa? Hidayat mengatakan dalam siaran persnya di Jakarta pada hari Kamis: “Jika tidak, presiden akan segera menyampaikan posisi resmi pemerintah agar tidak membahas atau menyetujui RUU yang kontroversial, yang akan ditolak oleh masyarakat umum.” (9 /7).

Selain itu, individu berpenghasilan tinggi juga mengapresiasi perubahan kepemimpinan Lembaga Demokrasi Republik Demokratik (Baleg). Wakil Presiden Baleg mengambil alih sebagai ketua, yang memimpin RUU HIP di bekas Baleg. Diskusi terputus. Sekalipun masyarakat membutuhkan kedudukan resmi dari fraksi dan Republik Demokratik, mereka dengan tegas setuju untuk menghentikan atau mencabut UU Prolegnas HIP, agar masyarakat lebih percaya diri dan tenang, serta tidak ada lagi hal-hal yang mencurigakan. Dia mengatakan agar mereka dapat dengan aman melarikan diri dari Covid-19 dan diundang bersama untuk mengalahkan Covid-19. -Hidayat Nur Wahid berkeyakinan bahwa penghentian dan pencabutan undang-undang HIP de Prolegnas bisa diakhiri. Saling curiga, saling tuduh atau fitnah terkait RUU tersebut. “Misalnya banyak orang yang menyesatkan sikap Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) karena menolak dan tidak mengikuti RUU HIP yang ditandatangani pada rapat paripurna DPR. Dia menjelaskan bahwa tanda tangan anggota FPKS DPR itu palsu. Alhamdulillah sudah diperjelas dan saya harap Hal tersebut dapat menggugah masyarakat untuk memahami sikap tegas FPKS dalam menolak dan menghentikan UU HIP. Jika UU HIP dicabut dari Prolegnas, saling curiga dan protes akan berakhir, sehingga negara bisa tenang.Kyat, agar semua orang bisa berkontribusi dan kembali fokus pada pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan karena Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah korban terbanyak di ASEAN, bahkan rata-rata korban tewas tertinggi di dunia, ” Kata para anggota RPD RI di daerah dalam pemilihan umum di Jakarta dan luar negeri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *